Bandung.merdeka.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengimbau seluruh pihak menjaga kondusivitas terkait rencana demo angkutan konvensional menolak adanya transportasi online. Sebaiknya, semua menunggu aturan baru yang tengah digodok pemerintah pusat.

"Sambil menunggu keputusan pemerintah pusat terkait angkutan online yang peraturannya dibatalkan Mahkamah Agung, mari kita menyesuaikan diri dengan cara yang baik dan tetap menjaga kondusivitas kota," kata pria yang akrab disapa Emil lewat akun Instagramnya, Kamis (12/10).

Emil mengatakan perkembangan teknologi dan ekonomi seperti ini harus direspons cepat oleh pemerintah pusat. Interuptif economy ini pengaturan regulasinya merupakan kewenangan pusat bukan level teknis pemda tingkat II.

Terkait imbauan tidak beroperasi yang disampaikan Dishub Provinsi Jawa Barat, Emil mengatakan Pemkot Bandung membantu menyosialisasikan kepada semua pihak di level kota. Walaupun diakuinya imbauan tersebut memberi dampak tidak hanya Kota Bandung tapi 26 Kota/ Kabupaten lainnya.

"Pemerintah Kota Bandung sudah dan terus menyampaikan masukan-masukan dari warga terkait dinamika ini agar dicermati dengan bijaksana oleh pihak provinsi dan pemerintah pusat selaku pemegang kebijakan. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan," ujar Emil.

Emil menilai transportasi online adalah bentuk kemajuan teknologi yang tak bisa dihentikan. Karenanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah harus betul-betul dibahas dengan seksama karena menyangkut persoalan banyak pihak.

"Kemajuan teknologi pada dasarnya tidak bisa dihentikan, seperti halnya HP menggantikan wartel. WA/BBM perlahan menggantikan SMS," katanya.