Bandung.merdeka.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan terkait pro kontra pembangunan kereta cepat yang akhir-akhir ini terjadi di pemerintah pusat. Menurut dia hal itu merupakan bagian dari dinamika pembangunan.

"Di mana ada hal baru selalu ada dinamika. Kita lihat busway, dulu didemo-demo, saya masih ingat, saya hapal orang intelektual yang mendemo. Setelah busway-nya lancar jadi manfaat, diam kan. Kemudian Jembatan Pasupati, pas pelaksanaannya ditolak sama LSM, sekarang sudah jadi dinikmati. Kereta cepat juga mengalami hal sama," ujar Ridwan kepada Merdeka Bandung saat ditemui di rumah dinas wali kota, Jalan Dalem Kaum, Rabu (03/01).

Dia mengatakan, pro-kontra yang terjadi merupakan opini dari masing-masing individu. Sehingga siapapun dapat menyampaikan pendapatnya terkait pembangunan kereta cepat tersebut. Namun dirinya menegaskan bahwa semua keputusan tetap berada di tangan presiden.

"Saya tidak mempermasalahkan. Orang berhak atas opininya, mau positif mau negatif. Yang penting keputusan ada dipengambil keputusan jadi kuncinya ada di Pak Presiden, kalau kata Pak Presiden jalan ya saya sebagai bawahan mengamankan. Jadi saya tidak mempermasalahkan pro-kontranya karena urusan teknologi baru selalu ada pro-kontra," ujarnya.

Emil mengungkapkan, tujuan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung bukan untuk mempercepat orang Jakarta ke Bandung, tetapi melahirkan pertumbuhan ekonomi baru, yaitu di Karawang dan Walini.

"Kalau tidak ada kereta cepat Karawang dan Walini juga tidak akan ada pembenarannya. Kenapa Jakarta - Bandung? Yang feasible secara bisnis hanya Jakarta-Bandung. Maka Presiden mengarahkan melakukan study juga di Jakarta-Surabaya. Kenapa memprioritaskan Jakarta - Bandung bukan jembatan yang roboh? Ini kan business to business, kalau duitnya pakai APBN boleh lah digugat, begitu logikanya, ini kan duit sendiri," ujarnya menegaskan.