Bandung.merdeka.com - Jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu 2019 kembali bertambah. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barar mencatat ada 31 orang petugas KPPS yang meninggal dunia.

Hal itu diungkapkan Komisioner KPU Jawa Barat Reza Alwan saat menjadi pembicara dalam ekspose hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 oleh Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) di Jalan Bahureksa, Kota Bandung, Selasa (23/4).

"Jumlahnya sampai siang ini ada 31 orang gugur dalam tugas dan 19 orang dirawat di rumah sakit," kata Reza.

Reza mengungkapkan, banyaknya petugas yang meninggal dunia sebagian besar karena kelelahan. Apalagi proses penyelenggaraan Pemilu digelar dari pagi hingga proses penghitungan suara yang selesai keesokan harinya.

"Kami tiap hari membuka WA ( Whats App), ada informasi dari kabupaten kota yang mengabarkan ada yang meninggal dunia. Kami berharap cukup, jangan ada lagi petugas yang berguguran," ucapnya.

Menyikapi hal itu, pihak KPU Jawa Barat dan pemerintah provinsi berkomitmen akan memberikan santunan bagi petugas KPPS yang meninggal. Apalagi Gubernur Jawa Barat merespon dengan baik usulan pemberian santunan.

"Saya dapatkan informasinya, Pemprov akan berikan santunan Rp 50 juta perorang baik untuk petugas KPPS atau ada juga polisi yang gugur," ucapnya.

Sementara itu, Direktur DEEP Yusfitriadi menyebut jika pelaksanaan Pemilu 2019 ini harus benar-benar dievaluasi. Sebab dari pengamatannya, banyak sekali persoalan yang terjadi di lapangan.

"Saya pikir perlu evaluasi komprehensif tidak hanya internal penyelenggara tapi juga pemegang kebijakan legistlatif dan pemerintah," kata Yusfitriadi.

Salah satu persoalan yang terjadi di lapangan yakni persoalan logistik seperti kekurangan kertas suara, kekurangan C1, surat suara tertukar dan sebagainya.

Yusfitriadi meminta kepada KPU Jawa Barat untuk segera menginventarisasi dan memetakan permasalahan yang terjadi. Hal ini sebagai bentuk evaluasi yang akan disampaikan kepada KPU RI.

"Kami juga meminta KPU Jawa Barat untuk terbuka atas berbagai masalah yang terjadi kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap publik serta memberikan kejelasan informasi yang utuh kepada publik atas berbagai opini yang berkembang. Karena pelaksanaan Pemilu 2019 ini begitu kompleks," katanya.