Bandung.merdeka.com - Jumlah warga miskin di Kota Bandung pada tahun 2018 tercatat ada 138 ribu Kepala Keluarga (KK). Hal ini berdasarkan data terbaru yang disampaikan Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Tono Rusdiantono.

"Data miskin itu satu pintu. Dasarnya di basis data terpadu sudah disahkan. Tahun 2018 ini ada 138 ribu KK. Jumlah warga miskin 2017 sebanyak 118 ribu KK," ujar Kepala Dinsosnangkis Tono Rusdiantono saat ditemui di Gedung Puskesos, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kamis (27/12).

Tono mengungkapkan, warga miskin ini dibagi ke dalam empat desil yakni sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin. Saat ini pihaknya fokus untuk membantu warga yang berada pada desil sangat miskin dan miskin. Namun untuk ketagori sangat miskin dan miskin justru jumlahnya turun.

"Yang kita harap, desil hampir miskin dan rentan miskin itu bisa meningkat taraf hidupnya. Jumlahnya kecil 4,4 persen sekarang turun 4,2 persen. Kita dari Dinsos nge-push di desil 1 dan 2 (sangat miksin dan miskin)," ujarnya.

Tono mengungkapkan, dalam pendataan warga miskin ini setiap tahun pihaknya melakukan verifikasi. Pihaknya menerjunkan tim yang berjumlah 430 di kewilayahan orang untuk melakukan verifikasi ke lapangan.

"Jadi setiap tahun dilakukan verifikasi validasi. Ada tim yang berjumlah 430 orang. Kita lakukan verifikasi dan validasi apa ada perubahan karena data itu dinamis. Setahun kita lakukan dua kali kita rilis data terbaru di bulan Mei dan November," ungkapnya.

Tono mengungkapkan, ada beragam program yang digulirkan pemerintah untuk warga miskin seperti program keluarga harapan (PKH), pendampingan dari tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) .

Untuk Kota Bandung sendiri, kata dia bahwa Pemkot Bandung menggulirkan Gerakan Kantong Seribu (Gentong Sarebu). Gerakan ini berupa pngumpulkan donasi dari para ASN, pengusaha, dan warga yang mampu. Tim yang dibentuk mengumpulkan donasi yang terkumpul dari tiap kelurahan, selanjutnya, tim akan menyalurkan ke warga tak mampu. Gerakan ini sudah mulai diterapkan di sejumlah kecamatan di Kota Bandung.