Bandung.merdeka.com - Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsos PK) Kota Bandung mengklaim angka kemiskinan di Kota Bandung mengalami penurunan. Sebagian masyarakat sudah mulai keluar dari zona kemiskinan berkat beragam program yang digulirkan pemerintan.

Diketahui pada tahun 2017 Jumlah warga miskin di kota Bandung mencapai 117 ribu kepala keluarga (KK) atau 444 ribu jiwa. Jumlah ini berdasarkan data dari basis data terpadu (BDT) nasional tahun 2017.

Kepala Dinsos Kota Bandung Tono Rusdiantono mengatakan, jumlah warga miskin Kota Bandung mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari data BDT nasional yang telah diperbarui.

"Jadi warga miskin itu kalau bicara jiwa ada 443 ribu. Ada (warga miskin) yang naik kelas. Mereka itu yang telah keluar dari keluarga penerima manfaat (program kemiskinan)," ujar Tono kepada wartawan, Selasa (6/11).

Tono mengakui jika penurunan warga miskin jumlahnya tidak begitu signifikan. Meskipun demikian, dia meyakini beragam program yang digulirkan pemerintah untuk warga miskin seperti program keluarga harapan (PKH), pendampingan dari tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) dinilai cukup efektif.

"Kita akui mungkin masih kurang signifikan ya tapi setidaknya ada penurunan warga miskin. Insyallah meskipun sedikit 0,17 persen ya ada penurunan," kata dia.

Untuk Kota Bandung sendiri, Pemkot Bandung menggulirkan Gerakan Kantong Seribu (Gentong Sarebu). Gerakan ini berupa pngumpulkan donasi dari para ASN, pengusaha, dan warga yang mampu. Tim yang dibentuk mengumpulkan donasi yang terkumpul dari tiap kelurahan, selanjutnya, tim akan menyalurkan ke warga tak mampu. Gerakan ini sudah mulai diterapkan di sejumlah kecamatan di Kota Bandung.

"Ini inisiatif dari Mang Oded gerakan ini. Gerakan ini bagus ya mudah mudahan bisa tertolong untuk penanggulangan kemiskinan. Kalau saya betul-betul melakukan pengendalian nanti. Berapa terkumpul nanti akan kita audit nanti. Yang pasti nanti pengumpulan uang dan barang (pub) harus jelas izinnya. Nanti kita keluarkan izinnya supaya jelas. Kenapa dikeluarkan izinnya supaya legal nanti di masyarakat. Kemudian dari sisi akuntabilitas nanti kita lihat, benar tidak penyalurannya, jelas tidak sasarannya. Itu juga membantu saya dalam penyelesaian warga kemiskinan," katanya.