Bandung.merdeka.com - Jumlah warga miskin di Kota Bandung mencapai 117 ribu kepala keluarga (KK) atau 444 ribu jiwa. Jumlah ini berdasarkan data dari basis data terpadu (BDT) nasional tahun 2017.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas sosial dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Tono Rusdiantono dalam Rapat Koordinasi Data Kemiskinan Kota Bandung di Hotel Papandayan, Kamis (29/3).

"Data kemiskinan itu sudah terpadu, jadi namanya basis data terpadu (BDT). Jadi BDT itu pendataan diawali tahun 2011, di upgrade 2015, di upgrade 2016 sekarang sudah keluar data kemiskinan tahun 2017. Jadi kalau jumlahnya 117 ribu KK itu ya. Kalau dijiwakan 444 ribu jiwa," ujarnya.

Namun demikian kata Tono, pihaknya masih akan melakukan verifikasi dan validasi untuk memperbarui data terbaru. Verifikasi dan validasi telah dimulai sejak Januari hingga Maret ini. Sehingga, pihaknya dapat melihat data jumlah warga miskin pada tahun ini.

"Kan ada orang miskin yang tidak masuk, ada orang yang kaya yang memang juga masuk. Yang udah meninggal datanya masih ada. Jadi data itu masih perlu diverifikasi dan validasi. Nanti bulan April saya umumkan (data warga miskin). Ini kan masih proses verifikasi dan validasi," kata dia.

Tono mengungkapkan untuk kriteria warga miskin, pihaknya mengikuti sesuai standar nasional dari Kementerian Sosial. Dia menyebut salah satu kriteria warga miskin berdasarkan standar nasional yakni luas lantai bangunan kurang dari 8 meter persegi per orang. Kemudian rumah berlantai tanah serta tidak memiliki penghasilan tetap.

"Nah Kota Bandung seharusnya punya indikator sendiri tetapi biasanya kalau indikator sendiri enggak masuk dalam bantuan sosial itu kan susah. Nanti enggak dapat bantuan kan repot juga. Jadi sekarang mengacunya ke indikator nasional aja,"ucap Tono.

Menurut Tono, proses verifikasi dan validasi ini sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang berkualitas. Sebab data ini nantinya menjadi rujukan bagi berbagai pihak termasuk pemerintah untuk berbagai keperluan, salah satunya penyaluran bantuan.

"Data ini harus jadi tumpuan semua pihak dan menjadi dasar. Semua instansi pemerintah khusus di Kota Bandung harus merujuk data ke dinsos. Misalkan orang diperbaiki rumahnya, masuk enggak data miskin, kalau masuk bisa perbaiki tetapi kalau enggak jadi permasalahan nantinya. Jadi semua wajib nanya dulu ke dinsos," ucapnya.

Lebih lanjut Tono mengatakan, pemerintan pusat melalui Kemensos telah memiliki sistem baru bernama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Sistem ini akan terus memperbarui data kemiskinan di seluruh kabupaten kota di Indonesia, termasuk di Kota Bandung

"Jadi kita ada sistem baru lagi yang diluncurkan oleh Kemensos dengan pemerintah kabupaten kota namanya Sistem informasi kesejahteraan sosial next generation. Data miskin itu sangat dinamis, tidak boleh statis jadi harus diverifikasi divalidasi. Ada yang meninggal dunia, pindah, naik kelas. Naik kelas itu kelar dari data miskin makanya di Bandung orang yang miskin dipasangi stiker ini keluarga penerima manfaat (KPM )," katanya.