Bandung.merdeka.com - Penanganan anak putus sekolah menjadi salah satu fokus program Pemerintah Kota Bandung di bidang pendidikan pada tahun ini. Berdasarkan data BPS tahun 2017, angka rata-rata lama sekolah warga Bandung baru mencapai 10,5 tahun. Padahal pemerintah pusat telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun.

Hal itu disampaikan Pjs Wali Kota Bandung Muhamad Solihin dalam acara peringatan Hari Pendidikan Pendidikan (Hardiknas), Rabu (2/5).

Solihin tidak menampik jika masih ada warga Bandung yang masih belum menuntaskan program wajib belajar 12 tahun seperti yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Dia menyebut salah satu penyebabnya untuk di Kota Bandung senduri yakni karena ketidaktersediaan ruang kelas.

"Salah satu penyebab putus sekolah adalah ketidaktersediaan ruang kelas. Jadi ada beberapa puluh atau ratusan anak lulusan SD mau masuk SMP tidak tersedia ruang kelas,"ujar Solihin kepada wartawan.

Dia mengungkapkan, Pemkot Bandung terus berupaya untuk meningkatkan rata -rata lama sekolah menjadi 12 tahun. Pihaknya terus menambah ruang-ruang kelas baru untuk mengakomodasi anak-anak yang akan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.

"Kita sudah kerjasama dengan memanfaatkan CSR dan dana APBD provinsi, dana APBN pusat untuk menambah ruang ruang kelas. Karena dengan begitu kita bisa menyelesaikan ruang kelas kita tinggal menutupi permasalahan untuk penyediaan tenaga pengajarnya. Kalau tenaga pengajar
Insya allah bisa terpenuhi dengan jumlah guru yang ada sekarang,"ungkapnya.

Disinggung terkait jumlah anak putus sekolah di Kota Bandung, Solihin mengaku kurang mengetahui jumlah data persisnya. Namun persoalan ini akan menjadi perhatian Pemkot Bandung di bidang pendidikan.

"Data saya kurang tahu persisnya yang ada di Kota Bandung. Tetapi ini harus menjadi perhatian kita bersama karena dari sektor pendidikan ini akan menentukan sektor yang lain," ucapnya.

Lebih lanjut Solihin mengatakan, bahwa keberpihakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen untuk pendidikan dipastikan telah terealisasi di Kota Bandung. Dengan dana APBD hampir Rp 7 triliun diharapkan dapat terus menaikan lama rata-rata sekolah warga Bandung.

"Jadi tidak salah kalau pemerintah menerapkan bahwa sektor pendidikan harus disediakan 20 persen dari APBD. Yang penting selain persentase dari anggaran adalah bagaimana menyalurkan 20 persen itu agar lebih produktif efektif, efisien dan sesuai dengan prinsip penggunaan anggaran," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana, mengatakan bahwa pihaknya sengaja mengerahkan tim untuk mencari anak-anak putus sekolah di Kota Bandung. Nantinya anak putus sekolah akan diindentiifikasi permasalahannya dan kemudian disalurkan ke sekolah terdekat. Kalaupun tidak bisa ke sekolah, anak tersebut diarahkan untuk mengikuti program pendidikan non formal melalui paket B atau paket C.