Bandung.merdeka.com - Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan mengakui ada kisruh penerimaan calon anggota polri 2017 di kesatuannya. Kisruh itu membuat tim Saber Pungli Jabar menangkap tiga oknum di antaranya berasal dari anggota Polri.

"Ini ditemukan dari beberapa orang yang sudah ditangkap yaitu satu PNS, dan satu dari anggota polri dan satu dari calo. Dan masih ada yang lain yang masih dikembangkan," kata Anton saat ditemui di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Senin (3/7).
Tiga orang itu ditangkap terkait perekrutan ditingkat bintara. Mereka masing-masing inisial Aiptu E, dan Brigadir Y dan satu dari warga sipil yakni N. ‎

Dia mengatakan, ada 1.151 peserta yang mendaftar melalui jalur bintara. Dari perekrutan itu ada 219 yang diloloskan panitia untuk tahap selanjutnya padahal tidak memenuhi syarat. Jumlah itu kemudian langsung dianulir setelah adanya isu penerimaan calon anggota Polri yang dinilai tidak transparan.

"Dan yang lulus itu khusus 219 yang tidak memenuhi syarat. Saya tidak ingin calon-calon (anggota Polri) di Jabar tidak berkualitas. Tapi justru di awal (perekrutan) sudah ditemukan," terangnya.

Ratusan peserta yang lolos tahap selanjutnya itu sebenarnya sudah memiliki masalah di kesehatannya. "Ada yang a‎nus corong, masalah keperawanan tidak boleh, ada yang ambeyen," ujarnya.

Menyoal adanya kisruh calon penerimaan di Akpol, Anton membantah, adanya prioritas untuk putra daerah. Anton menyatakan, tidak ada keputusan Kapolda Jabar membuat penerimaan calon akpol ini. "Itu kenapa masalah nilai berubah-berubah malah mereka yang istilahnya punya masalah kemudian dialihkan isunya putra daerah. Ini kalau masalah nasionalisme saya sudah katakan di sini apel kebangsaan saja dua kali, nanti tanggal15 ada jambore Indonesia nasional spirit untuk membangkitkn spirit nasionalisme," imbuhnya.

"Saya sudah katakan jangan ragukan Polda Jabar tentang nasionalisme bahkan saya katakan untuk bangsa negara, jangankan pangkat dan jabatan, nyawa saya juga siap wakfkan untuk NKRI untuk nasionalisme. Jadi jangan mereka berlindung di balik itu, karena tidak menutup kemungkinann nilai itu masih kita ragukan. Justru saya ingin bersih-bersih," paparnya menambahkan.

Oleh karena itu, lanjut Anton, ia mengganti panitia rekrutmen awal dengan yang baru. Adanya penggantian ini, sambung dia, pengumuman hasil seleksi molor.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, dalam pengungkapan itu para pelaku memetik sejumlah uang dengan kisaran Rp 200 sampai Rp 350 juta untuk bintara dan tamtama. Mereka menjanjikan kelulusan bagi para calon prajurit Polri. "Bintara saja katanya bisa sampai Rp 350 juta. Nah itu sespim, Akpol kita masih dalami," imbuh Yusri di tempat sama.

Anton juga membantah adanya prioritas untuk putra daerah dalam perekrutan calon prajurit Polri tersebut. "Itu enggak ada (prioritas daerah). Tidak pernah ada surat keputusan itu. Hanya berdsarkan penilaian-penilaian yang sampai saat ini juga belum selesai," kata Anton.

Sebelumnya, sejumlah orangtua melayangkan protes terutama terkait kebijakan yang tertuang dalam keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/702/VI/2017, yang dikeluarkan pada 23 Juni 2017. Dalam keputusan Kapolda tersebut, diatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama) TA 2017 Panda Polda Jabar.

Dalam keputusan hasil kelulusan sementara sebanyak 35 pria dan 4 wanita dengan kuota 13 putra daerah dan 22 orang non-putra daerah. Namun, setelah melewati tahap seleksi, hanya 12 putra daerah dan 11 orang non-putra daerah yang diterima.