Bandung.merdeka.com - Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto menggelar sidak ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung di Jalan Cianjur, Senin (6/2). Kedatangan Sekda ke kantor dinas penanaman modal ini untuk memastikan bahwa pelayanan publik sudah mulai beroperasi setelah pihak kepolisian secara resmi telah melepaskan garis polisi yang melintangi pintu masuk kantor pada Minggu (5/2) kemarin.

Yossi sempat berkeliling mengunjungi ruang kerja staf kantor dinas penanaman modal. Tampak sejumlah PNS mulai melakukan aktivitasnya kembali setelah sebelumnya sempat terhambat karena adanya olah TKP oleh pihak kepolisian.

"Saya diminta oleh Pak Wali Kota untuk memastikan pelayanan publik sudah bisa harus berjalan hari ini. Karena kemarin selama hampir seminggu kita lumpuh berkaitan dengan itu. Jadi alhamdulillah hari ini semua sudah siap dan kita lihat tadi bidang-bidang sudah mulai bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan," ujar Yossi kepada wartawan.

Menurut Yossi, meski pelayanan publik sudah mulai berjalan, namun dirinya mengakui belum dapat berjalan maksimal. Terutama terkait sistem komputerisasi yang saat ini masih disempurnakan.

"Jadi hari ini alhamdulillah pelayanan publiknya sudah bisa berjalan, walaupun mungkin masih ada kekurangan, karena kepastian mesinnya sedang akan diujicoba dan masih penyempurnaan SOP. Saya juga hari ini minta dipastikan penyempurnaan SOP yang ada," katanya.

Yossi mengatakan, untuk mengisi posisi kepala dinas, pihaknya menugaskan pelaksana tugas (Plt) yang diisi oleh Asisten Administrasi Umum, Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung Evi S Shaleha. Yossi menegaskan, tidak boleh lagi ada ruang-ruang yang menjadi celah untuk terjadinya praktik pungli.

"Saya titip kepada Plt Bu Evy kan sedang mengkaji SOP-nya, jangan sampai ada space-space yang memberikan ruang terhadap praktik tadi ya, jadi kita ingin protect. Jadi proteksi itu  keamanan untuk semua, pelanggannya juga aman, yang melaksanakan juga aman. Jadi kita istiqomah lah dalam konteks itu, sehingga SOP-nya sedang dibahas  dengan bagian hukum dan semua SKPD terkait dan Bu Evi memastikan dalam 1 minggu ke depan bisa normal lagi," ujarnya.