Bandung.merdeka.com - Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) Cicadas mendatangi kantor Satpol PP Kota Bandung, di Jalan Martanegara, Rabu (22/2). Kedatangan massa PKL terkait rencana relokasi terhadap para PKL yang berdagang di sepanjang trotoar Cicadas.

Dengan membawa berbagai spanduk dan poster, PKL merangsek ke halaman kantor Satpol PP. Di depan halaman mereka menyampaikan tuntutannya.

Ketua Persatuan Pedagang Kaki lima Cicadas, Suherman (61) mengatakan, kedatangan ratusan pedagang Cicadas ke kantor Satpol PP ini untuk menanyakan surat peringatan pertama yang dilayangkan pihak Satpol PP kepada pedagang. Surat ini berisi perintah untuk segera mengosongkan area trotoar yang menjadi area berjualan para pedagang.

"Kami ingin mempertanyakan perihal surat perintah pembongkaran, apa alasannya? Kami kaget karena kami belum pernah diajak dialog oleh pemkot. Padahal setiap ada rencana relokasi harusnya selalu diajak bicara," ujar Suherman kepada wartawan di sela aksi.

Dia menyatakan, PKL Cicadas dengan tegas menolak rencana Pemkot Bandung merelokasi para pedagang ke Bandung Trade Mall (BTM) di Jalan Ibrahim Adjie. Menurut Suherman pedagang merasa keberatan jika harus direlokasi ke BTM.

"Alasannya BTM ramainya pukul 22.00 malam sampai pukul 10.00 pagi. Kalau kami berdagang dari pagi sampai malam, mau siapa yang belanja kalau kami dagang di sana, pasti sepi. Apalagi kami akan ditempatkan di halaman belakang yang sangat bau dan kalau hujan banjir," katanya.

Suherman mengatakan, pihaknya bersedia direlokasi asalkan sesuai dengan keinginan para pedagang. Dia menyebut para PKL Cicadas menginginkan direlokasi ke bangunan Super Bazar yang berada di Jalan Cikutra. "Kami setuju direlokasi tapi sesuai yang diharapkan oleh para pedagang yakni di super bazar," katanya.

Lebih lanjut Suherman mengatakan, jika Pemkot Bandung memaksakan melakukan Relokasi kepada pedagang, dia menilai hal itu sama saja mematikan usaha mereka.

"Kalau Pemkot Bandung keukeuh memindahkan artinya membunuh kami, artinya kami bakal miskin. Kemiskinan mendekatkan  kekufuran. Jelas yang bertanggung jawab wali kota," ujarnya.