Bandung.merdeka.com - Selain Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu narasumber dalam  acara Workshop Anti Korupsi yang digelar PT Pos Indonesia (Persero) di Graha Pos Indonesia, Jalan Banda, Kota Bandung Rabu (11/1/2017). Ganjar menekankan seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk memberantas perilaku koruptif seperti praktik pungli yang terjadi dalam birokrasi.

Menurut Ganjar, berbagai cara dilakukannya memberantas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ganjar mengaku banyak turun ke lapangan untuk memantau birokrasi.

Ganjar mencontohkan saat dirinya menemukan adanya praktik pungli terjadi di Jembatan Timbang Subah yang dilakukan oleh oknum petugas. Dia berang lantaran menyaksikan sendiri praktik pungli yang dilakukan anak buahnya tersebut.

"Saya marah marah di Jembatan timbang. Petugasnya mau saya pecat," ujar Ganjar.

Tak hanya soal pelayanan, untuk perekrutan pejabat, Ganjar mengaku turun langsung untuk memantau. Dirinya ingin mematahkan persepsi sebagian masyatakat yang berfikir bahwa untuk untuk menduduki sebuah jabatan tertentu dapat diraih dengan uang sogokan ataupun budaya titip-menitip.

"Untuk mencari orang baik itu harus diuji dari test. Kalau dia lolos saya beri target. Saya bilang waktumu hanya 1 semester untuk mencapai target. Jadi saya punya dashboard untuk mengukur kinerja perseorangan. Kalau tidak mencapai target, siap-siap peringatan satu," ucap Ganjar.

Ganjar menegaskan seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk memberantas perilaku korupsi. Sebab itu menjadi modal utama untuk membenahi sistem birokrasi pemerintahan.

"Enggak ada pemimpin takut. Enggak ada istilah takut. Menurut saya jalankan aja. Ya mesti dipastikan adalah tidak terjadi penyelewengan," katanya.

"Sekarang dibutuhkan pemimpin tuh ya berani untuk melaksanakan itu. Enggak usah ada yang takut. Nah budayanya adalah bagaimana itu terselenggara dengan baik dan tidak ada yang nyolong," imbuhnya.

Pemrov Jateng sendiri, kata dia, terus berupaya untuk membenahi manajemen birokrasi. Pihaknya mulai menjalankan sistem elektronik.

"Maka kalau kita sudah mempunyai e-planning,  e-budgeting,  e-procurement  bahkan e-monev. Sebenarnya ada e-delivery, ada banyak sekali tidak ada ketakutan.  Apalagi kalau sekarang ada model ULP nya itu udah semuanya menggunakan elektronik. Kalau semuanya sudah disampaikan seperti itu enggak ada takut. Jadi ngapain orang takut menyerah. Wong sekarang dari kejaksaan kepolisian juga membantu kok," ucapnya.

Ganjar mengapresiasi sejumlah daerah yang mulai menerapkan sistem elektronik dalam pelayanan birokrasi. Dia mengaku terus mendorong kota-kota di Jawa Tengah untuk terus mulai menerapkan sistem elektronik dalam hal pelayanan publik.

"Kayak Solo, Semarang kan sudah. Sekarang mulai Banyumas, Pekalongan mulai semua bagus. Kalau itu dibuat itu akan transparan. Biasanya kalau transparan enggak bisa main-main. Maka yang enggak transparan kita curiga dia main-main. Maka ayo dibuat kan contohnya sudah ada. Kota Bandung bagus, Surabaya bagus, Banyuwangi bagus. Itu aja," ujarnya.