Bandung.merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung berencana memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) dalam waktu dekat. Hal ini berkaitan dengan evaluasi dari penerapan mesin parkir yang telah dijalankan selama ini.

Ketua Komisi B Nenden Sukaesih mengatakan, bahwa selama ini banyak persoalan dari penerapan mesin parkir.
Dirinya mendapatkan banyak laporan terkait tidak efektifnya penggunaan mesin parkir.

"Saya akan segera memanggil (Dishub). Kan itu biaya besar, ini harus kita evaluasi lagi. Kan kita berkepentingan komisi B sebgai fungsi kita pengawasan," ujar Nenden kepada wartawan di kantor DPD Partai Golkar Kota Bandung, Jalan Pelajar Pejuang, Rabu (18/4).

Di menyebut bahwa proyek yang menghabiskan anggaran puluhan miliar tersebut banyak terbengkalai. Nenden mengaku melihat sendiri sejumlah mesin parkir yang terbengkalai karena kurangnya perawatan.

"Saya lihat di Cicadas geus miring (mesin parkir sudah miring). Padahal itu itu biayanya besar,"kata dia.

Nenden mengungkapkan, tidak optimalnya operasional mesin parkir karena dua hal. Pertama, proses perencanaan yang kurang matang serta kinerja anggota Dishub di lapangan yang tidak maksimal.

"Kalau rencana bagus berdasar kajian pasti terlaksana. Tetapi anggota dishubnya juga enggak bisa, 'sieun ku preman' (takut sama preman)," kata dia.

Selain itu Nenden juga menyoroti para jukir di lapangan. Menurutnya pada jukir sebagian besar belum siap untuk menggunakan mesin parkir. Pada kenyataannya mereka lebih banyak menarik retribusi dengan cara manual.

"Operatornya harus praktek dulu, latih dulu mereka. Minimal juga ada proyek percontohan yang dicoba dulu. Di Jakarta saja sudah bagus masa kita enggak bisa," ungkapnya.

Dari sisi penerimaan pendapatan lanjut Nenden pendapatan dari mesin parkir tidak begitu berpengaruh. Menurutnya, yang terjadi justru sebaliknya.

"Eggak ada peningkatan, malahan turun,"ucapnya.

Untuk itu komisi B lanjut Nenden akan segera memanggil jajara Dinas Perhubungan umtuk mempertanyakan hal tersebut. Sehingga dapat segera dicari solusi yang terbaik untuk persoalan mesin parkir.

"Akan kita segera panggil paling lambat bulan Mei. Targetnya akan dipanggil sebelum bulan puasa. Nanti komisi B akan berikan rekomendasi harus seperti apa langkah selanjutnya," katanya.