Bandung.merdeka.com - Polrestabes Bandung berkomitmen dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah yang birokrasinya bersih dan melayani (WBBM). Zona integritas WBK/WBBM ini menekankan pada aspek pelayanan publik di lingkungan Polri.

Kapolrestabes Bandung Kombes Irman Sugema mengatakan, zona integritas WBK/WBBM ini merupakan penjabaran dari reformasi birokrasi polri yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Pada hari ini kita laksanakan pencanangan pembangunan zona integras. Sehingga diharapkan ke depan Polrestabes Bandung menjadi WBK, wilayah bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," ujar Irman Aula Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kamis (23/8).

Irman mengungkapkan, aspek pelayanan publik yang ditekankan seperti pelayanan SIM, SKCK dan pelaporan masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan layanan publik yang berada di lingkungan kepolisian.

"Yang ditekankan, pertama masalah pelayanan publik baik itu masalah pelayanan SIM, SKCK. Begitu juga pelayanan terkait pelaporan masyarakat, penanganan di masalah penegakan hukum itu juga menjadi bagian dari fungsi-fungsi yang akan melaksanakan proses pelayanan publik kepada masyarakat," kata dia.

Irman pun berharap masyarakat dapat turut melakukan kontrol sosial terhadap pelayanan publik di lingkungan Polrestabes Bandung.

"Kami mengharapkan dari masyarakat dan rekan pers untuk melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh polrestabes kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandung," ucapnya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, Pemkot Bandung mendukung pencanangan zona integritas di lingkungan kepolisian. Hal ini kata Emil merupakan bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Bandung.

"Ujung dari pencanangan zona integritas ini ujung-ujungnya kan masyarakat mengapresiasi, masyarakat bahagia, masyarakat senang, kotanya aman cepat dan pelayanan baik. Nah kami akan mendukung all out karena apa?kepentingan Pak Kapolres dan jajaran juga untuk rakyat saya," kata dia.

Pemkot Bandung, lanjut Emil siap memberikan dukungan dalam bentuk infrastruktur terhadap zona integritas di lingkungan kepolisian. Kepolisian juga bisa mengadopsi aplikasi yang dimiliki Pemkot Bandung.

"Pertama dukungan infrastruktur kalau dibutuhkan dalam rangka itu. Kami ada teknologi-teknologi pelayanan publik yang mungkin bisa diadaptasi dimodifikasi sedikit. Sehingga contohnya kalau pelayanan tidak perlu ketemu kenapa harus ketemu cukup diselesaikan secara online, itu juga ada. Juga terhadap internal kita juga ada. Jadi kami sangat mendukung sehingga dari jajaran pemerintah kota, kepolisian, pengadilan dan tni juga kejaksaan semuanya masuk ke zona integritas sehingga pada akhirnya pembangunan maju rakyat juga senang karena pelayanannya baik dan cepat," katanya.