Bandung.merdeka.com - Kota Bandung memperingati hari jadinya yang ke 206 tepat pada 25 September kemarin. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil membeberkan pencapaian-pencapaian Kota Bandung selama 3 tahun terakhir di hadapan pimpinan DPRD.

Hal ini diungkapkan Ridwan saat membacakan pidatonya dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Bandung dalam rangka memperingati hari Jadi ke 206 Kota Bandung yang digelar di Gedung DPRD Kota Bandung Jalan Sukabumi, Senin (26/9).

"Di 206 tahun ini kan kita melaporkan apa kemajuan di ulang tahun ini. Kemajuan kan ada ukuran-ukuran hasil audit, penghargaan dari pusat  dan lain-lain," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Emil ini menyebut pestasi terdekat yang diraih oleh Kota Bandung adalah penghargaan dari Frontier Consulting Grup di mana  Kota Bandung meraih 5 penghargaan sekaligus, yakni Kota Terbaik kategori Pariwisata, Kota Terbaik kategori Investasi, Kota Terbaik kategori  Infrastruktur, dan Kota Terbaik peringkat Platinum kategori indeks di atas rata-rata, dan Kota Terbaik kategori Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Pulau Jawa.

"Survei nasional oleh Frontier Consulting kita kan terbaik di mata publik nasional dari sisi infrastruktur, pariwisata, investasi dan ekonomi," katanya.

Emil juga menyebut penilaian dari Ombudsman terkait pelayanan publik di Kota Bandung di mana 90 persen SKPD telah mendapatkan rapor hijau. Hal ini menandakan bahwa pelayanan publik di Kota Bandung mulai banyak berubah karena sebelumnya sebagian besar mendapatkan rapor merah.

“Akuntabilitas kerja juga ranking satu, pelayanan publik sudah rapot hijau, kota cerdas, kota smart city juga sudah maksimal,” katanya.

Selain itu, dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut Kota Bandung memperoleh kembali Piala Adipura setelah 17 tahun tak dihampiri anugerah lingkungan tingkat nasional itu.

Emil mengaku, pihaknya juga telah melakukan survei kinerja Pemkot Bandung dan DPRD kepada masyatakat pada pertengahan September. Hasilnya 88,8 persen warga menyatakan kinerja Pemkot Bandung dan DPRD sesuai ekspektasi masyarakat.

"Nah apresiasi kinerja kita dengan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan itu 88,8 persen yang menyatakan sesuai ekspektasi. Yang masih merasa ekspektasinya terpenuhi masih dianggap kurang ada 11, 2 persen," ucapnya.

Emil tak menampik saat ini masih ada sejumlah masalah yang belum diselesaikan di bawah pemerintahannya seperti kemiskinan. Untuk itu, Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD Kota Bandung telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1 triliun khusus untuk program ini.

“Alhamdulillah sudah disetujui, Kota Bandung punya dinas sendiri untuk pengentasan kemiskinan, dan itu akan memudahkan kita untuk menanggulangi kemiskinan secara baik dan sistematis,” ujarnya.

Emil juga berharap kepada para birokrat sebagai pelayan masyatakat agar selalu menjunjung tinggi integritas, selalu amanah dan bekerja profesional.

“Harapan saya untuk para birokrat, agar selalu amanah selalu istiqomah, selalu berintegritas melayani dan professional. Kepada warga, harapanya warga yang turun tangan, menjadi solusi, dan warga yang taat aturan,” katanya.

Tanggapan DPRD

DPRD Kota Bandung mengapresiasi sejumlah gebrakan yang dilakukan Pemkot Bandung di bawah pemerintahan Ridwan Kamil - Oded M Danial. Namun di balik gebrakan program dan prestasi yang telah diukir Kota Bandung yang telah berusia 206 tahun, DPRD masih memberikan sejumlah catatan untuk Pemkot Bandung.

Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagdja mengatakan salah satu yang menjadi catatan dewan adalah soal pengentasan kemiskinan di Kota Bandung.
Isa menyebut Kota Bandung adalah salah satu kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia yakni sekitar 8 persen. Angka ini melebih angka pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jabar.

Namun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, masih menyisakan masalah sosial yakni jumlah warga maskin yang terbilang masih tinggi. "Masalah sosial di Kota Bandung ini masih tingginya angka kemiskinan. Padahal anggaran cukup besar, namun angka kemiskinan tidak berubah signifikan," katanya.

Berdasarkan catatan, jumlah warga maskin di Bandung  ada sekitar 360 ribu orang.  Kemudian sekitar 300 ribu warga termasuk kategori rawan miskin.

Menurut Isa diperlukan sebuah pola baru untuk menangani masalah kemiskinan di Kota Bandung. Salah satu penanganannya yakni dengan pembentukan sebuah  lembaga khusus untuk mengatasi kemiskinan di Kota Badung

"Agar lebih fokus dan jelas penanggungjawabnya akan masalah kemiskinan diurus satu lembaga atau SKPD dipimpin langsung oleh walikota. Ini sedang dibahas oleh Pansus SOTK di dewan," katanya.

Apalagi kata Isa , dinas baru yang rencananya bernama Dinas Penanggulangan Kemiskinan dan Sosial ini mendapat apresiasi dari Mendagri sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan.