Bandung.merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengumpulkan seluruh jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam acara gelar pengawasan 2018 yang dilaksanakan di Hotel El Royale, Jalan Merdeka, Jumat (28/12). Acara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Bandung Oded Mohamad Danial.

Oded mengatakan ada sejumlah hal yang dibicarakan dalam pertemuan dengan jajaran pejabat Pemkot Bandung. Salah satunya yakni terkait pendataan aset dan piutang.

Menurut Oded, pihaknya terus mendorong kepada jajarannya untuk segera menuntaskan kedua persoalan tersebut. Sebab dua hal itu yang masih mengganjal Pemkot Bandung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

"Jadi hari ini kita gelar pengawasan tahun 2018 dan seperti yang disampaikan inspektorat dan BPK RI tentang rapot kita masih ada beberapa hal. Sudah banyak perkembangan positif tapi ada beberapa yang dilengkapi disempurnakan oleh kita di antaranya masih tetap dengan aset. Aset ini memang dulu sangat berat sangat besar tapi sekarang progres sudah bagus, tinggal dikit lagi," ujar Oded kepada wartawan di lokasi.

Berdasarkan catatan BPKA, tahun lalu, ada Rp 11 triliun nilai aset yang dokumennya belum lengkap. Dari jumlah tersebut, kini tinggal Rp 2,7 triliun yang harus segera dituntaskan. Pemkot Bandung kata Oded terus memproses penyelesaian urusan aset

"Mudah-mudahan ke depan aset bisa disempurnakan oleh kita," kata dia.

Selain itu lanjut Oded, pihaknya juga tengah berupaya untuk menyelesaikan urusan piutang. Seperti diketahui Pemkot Bandung memiliki jumlah piutang yang cukup besar yakni Rp 800 miliar.

"Tagihan-tagihan dari para pihak ketiga ketika selesai melakukan pembangunan. Ada juga yang agak susah diselesaikan. Ini butuh sebuah koordinasi komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Itu solusinya. Banyak lain tapi itu yang saya ingat dulu," ucapnya.

Oded menegaskan sudah mengintruksikan kepada BPKA untuk terus melakukan penataan aset. Diharapkan dengan tuntasnya persoalan aset dan piutang, Pemkot Bandung dapat meraih opini WTP tahun depan dari BPK.

"BPKA terus melakukan penataan aset dan memang progres sudah ada. Cuma memang belum cukup pada hal yang paling batas minimal tadi," katanya.