Bandung.merdeka.com - Datang dalam acara Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Politik dan Pemerintah, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ternyata menyimak baik orasi ilmiah yang disampaikan Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri itu.

Menurut Dedi, Megawati yang mendapat gelar Dr. H.C itu memang pantas karena senantiasa melontarkan gagasan-gagasan yang brilian serta strategis mengenai bangsa ini.

Setidaknya ada empat poin yang bisa ditarik oleh Dedi dalam orasi ilmiah yang disampaikan oleh Dedi. Pertama, perihal kesadaran akan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Negara, kata dia, harus segera melakukan langkah konstitusional untuk menata semangat kehidupan ber-Pancasila.

"Pancasila itu harus ditafsirkan dengan baik, jangan menjadi rezim yang dalam setiap rezimnya itu memiliki tafsir tersendiri. Harus dipahami dengan baik," ujar Dedi saat ditemui di Grha Sanusi Hardjadinata, Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur 35 Bandung, Rabu (25/5).

Dalam orasi ilmiahnya, Megawati memang menyinggung soal Pancasila. Dasar negara Indonesia Merdeka adalah Pancasila dengan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945 dan konstitusi yang menjadi kitab Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yaitu UUD Republik Indonesia 1945.

Kedua, mengenai rasa keadilan masyarakat. Di ana masyarakat harus mendapatkan perlindungan lebih lanjut. Megawati, menurut Dedi merupakan orang yang menggagas jaminan kesehatan, hari tua, dan lainnya. Jangan hanya sekedar ada namun harus memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada masyarakat.

Ketiga, perihal kedaulatan negara yang meliputi penguasaan laut. Di mana tak boleh ada batasan antara kabupaten atau provinsi karena itu merupakan zona yang sangat terbuka.

Ke empat, Dedi mengungkapkan soal kemandirian ekonomi bangsa. Indonesia dinilai memiliki kekayaan cukup, serta kemampuan keuangan yang cukup saat birokrasi memiliki aspek perencanaan keuangan memadai jika berorinetasi kepada kepentingan publik.

"Coba perhatikan saja, selama ini keuangan di negara lebih banyak untuk keperluan aspek administratif pada pemerintahan. Juga ya kalau dilihat kegiatan yang tidak memiliki efektivitas juga untuk kepentingan publik," jelasnya.