Bandung.merdeka.com - Megawati Soekarnoputri menganggap gelar Doktor Honoris Causa yang diberikan kepadanya ini merupakan penghargaan kepada kabinet yang dipimpinnya yaitu Kabinet Gotong Royong. "Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para menteri yang telah membantu saya dengan memberikan pengabdian kepada bangsa ini," ujar Megawati saat berada dalam acara Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Politik dan Pemerintahan, Rabu (25/5).

Megawati mengajak masyarakat untuk menampilkan demokrasi politik yang lebih terbuka, tanpa disintegrasi, dan berdiri kokoh melalui pelembagaan politik. Pada kesempatan tersebut, Megawati menyampaikan pertanggungjawaban sejarah atas berbagai persoalan penting ketika ia menjabat sebagai presiden.

Pertama, Megawati memfokuskan pembahasannya terhadap sengketa sipadan dan ligitan. Kedua, pulau nipah. Ketiga, adalah proyek LNG tangguh antara Indonesia dengan RRT.

"Pada saat saya menjadi presiden, saya memerintahkan menteri luar negeri untuk terus memperjuangkan agar Sipadan dan Ligatan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Akan tetapi argumentasi yang diterima Mahkamah Internasional bukan karena Malaysia yang lebih dahulu masuk ke Sipadan atau Ligitan," jelasnya.

Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Politik dan Pemerintahan kepada Megawati
© 2016 merdeka.com/Astri Agustina

Bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional adalah dokumen dari pihak Malaysia yang membuktikan bahwa Inggris, negara yang menjajah Malaysia, dan menjadi bagian dari commond wealth, paling awal masuk Sipadan Ligitan dengan bukti berupa mercusuar dan konservasi penyu.

Sedangkan Indonesia dianggap tidak memiliki hak atas wilayah kedua pulau tersebut, karena Belanda negara yang menjajah Indonesia, hanya terbukti pernah masuk ke Sipadan Ligitan, namun hanya singgah sebentar tanpa melakukan apapun.

"Dan putusan Mahkamah Internasional tersebut kebetulan ditetapkan pada tahun 2002, saat saya menjabat sebagai presiden," ujarnya.

Megawati juga membahas perihal pulau Nipah yang berbatasan dengan singapura. Nipah hampir tenggelam namun kala itu Megawati menunjukkan kepada Singapura bahwa pulau Nipah adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.

Terakhir adalah soal proyek LNG tanggung antara Indonesia dengan RRT yang kala itu Megawati melakukan lobi diplomatik "Lenso Bengawan Solo" secara langsung dengan Presiden RRT, Jiang Zemin.

"Itulah beberapa hal yang ingin saya luruskan. Catatan sejarah lainnya disusun oleh para menteri kabinet gotong royong. Saya ingin tekankam sekali lagi betapa penting sejarah bagi kehidupan bangsa ini ke depan, terutama keputusan-keputusan politik untuk mengelola pemerintahan dan negara," kata dia.