Bandung.merdeka.com - Proyek pembangunan kereta api layang ringan atau light rail transit (LRT) Bandung Raya akhirnya dibiayai pemerintah pusat melalui APBN. Karena itu, lelang investasi yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan dibatalkan.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memastikan proses lelang akan dihentikan. Pemerintah pusat akan menjadi pihak yang akan menunjuk instansi bertanggung jawab dalam pembangunan LRT Bandung Raya.

"Oleh karena itu lelang LRT Bandung yang memang sekarang diproses akan dihentikan karena selama ini asumsinya dikerjakan konsorsium," ujar Ridwan kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Jumat (15/4).

Pria yang akrab disapa Emil ini menuturkan,  pemerintah pusat akan menunjuk BUMN sebagai pihak yang mengerjakan pembangunan LRT. Mulai dari perencanaan hingga pengerjaannya. Sehingga lelang dilakukan Pemkot Bandung akan dibatalkan.

"Perpresnya sedang disiapkan dalam waktu dekat dan di perpres itu ditunjuk satu BUMN yang langsung kerjakan DED (Detail Engineering Design) dan pengerjaan," katanya.

Adapun alokasi dana yang semula dialokasikan untuk LRT Bandung, akan dihentikan seiring dengan dihentikannya proses lelang. "Lelang investasi mah kita nggak keluar duit. Jadi membatalkan artinya proses dihentikan," ungkap Emil.

Awalnya pembangunan LRT koridor I Kota Bandung akan melintang dari utara ke selatan sepanjang 10 kilometer, mulai dari Babakan Siliwangi hingga Terminal Leuwipanjang dikerjakan oleh perusahaan asal Singapura, Singapore Mass Rapid Transit (SMRT). Semula proyek pembangunan LRT Koridor I memiliki nilai investasi  USD 260 juta ini akan dibayar oleh Pemkot Bandung dengan menggunakan sistem Public Private Partnership (PPP) dengan mencicil selama 20 tahun. Adapun untuk pengerjaaan LRT koridor II (Gedebage - Cimindi), rencananya akan dilakukan oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Namun pemerintah pusat memutuskan untuk membiayai sepenuhnya pembangunan LRT Bandung Raya.