Bandung.merdeka.com - Pemerintah pusat akan membangun prototype LRT (Light Rail Transit) Metro Kapsul di Kota Bandung. Kota Bandung akan dijadikan percontohan proyek transportasi massal berbasis rel ini.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan jika tidak ada halangan, peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek LRT Metro Kapsul akan dilakukan pada bulan Maret atau April tahun ini. Hal ini seiring dengan terbitnya Perpres yang dikeluarkan Presiden Jokowi yang menunjuk BUMN pelaksana proyek.

"Saya tinggal kejar surat dari presiden, karena yang mengerjakan BUMN. Dalam konteks peraturan perundangan, presiden bisa mengeluarkan Perpres untuk menunjuk BUMN yang mengerjakan proyek yang sifatnya pilot project. Saya sedang mengupayakan minggu-minggu ini keluar Perpres yang menunjuk BUMN untuk mengerjakan pilot project LRT Metro Kapsul. Kalau ini tidak ada halangan berarti menurut janji dari PP-nya bulan Maret atau April sudah bisa memulai groundbreaking," ujar Emil kepada wartawan di Pendopo Kota Bandung, Jumat (27/1).

Pria yang akrab disapa Emil ini mengaku kepastian ini didapat setelah dirinya menggelar rapat pembahasan persiapan prototype LRT Metro Kapsul dengan pemerintah pusat di Jakarta pada Kamis (26/1) kemarin.

Adapun untuk rencana pembangunannya sendiri, LRT Metro Kapsul ini akan dibagi dua tahap. Tahap pertama akan dibangun jalur dari Stasiun Bandung hingga Dalem Kaum sepanjang 3 kilometer. Sementara untuk pembangunan tahap kedua, jalur yang telah dibangun tahap pertama akan diteruskan hingga ke Tegalega dan kembali ke stasiun Bandung sepanjang 3 kilometer.

"Rencananya enam kilometer dibagi dua tahap. Satu, tiga kilometernya di Sasiun Bandung sampai ke Dalem Kaum. Nanti tiga kilometer berikutnya sampai Tegalega muter balik lagi ke stasiun. Sedang berproses kelihatannya tidak ada masalah dan lebih cepat," katanya.

Adapun untuk anggaran pembangunan LRT Metro Kapsul ini ditaksir menelan dana sekitar Rp 1 triliun. Sumber pembiayaan berasal dari APBN, Kementerian Perhubungan, Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung

"Untuk anggaran setengahnya dari Perpres itu sendiri, setengahnya urunan dari Kementerian Perhubungan, pemprov dan sedikit dari pemkot. Enam kilometer itu sekitar Rp 1 triliun dan itu tergolong sangat murah. Kalau dihitung per kilometer hanya sekitar Rp 150 miliar, lebih murah dibandingkan monorail yang 500 miliar perkilometer," kata dia.