Bandung.merdeka.com - Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk membiayai sepenuhnya pembangunan Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya melalui pos dana APBN. Pembangunan LRT Bandung Raya yang semula melibatkan pihak swasta, kini akan sepenuhnya akan dibiayai oleh negara.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku meresponS positif  terkait rencana pembangunan Light Rail Transit (LRT) Bandung yang dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Sehingga pihaknya tidak perlu lagi melibatkan swasta untuk membangun LRT di Kota Bandung.

"Jadi LRT ini sedang disiapkan Perpres yang melebihi ekspektasi kita. Tadinya Perpresnya kita harapkan konsorsium kereta api cepat yang akan mengerjakan LRT, ternyata oleh Pak Jokowi diberi bonus. Jadi semua LRT Bandung akan (dibiayai) oleh APBN," ujar Ridwan seusai acara sosialisasi LRT di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Jumat (15/4).

Pria yang akrab disapa Emil ini menuturkan ada dua koridor rencananya akan dibangun di Kota Bandung. Untuk membangun dua koridor LRT sepanjang 30 km membutuhkan biaya Rp 10 triliun.

Emil mengungkapkan, LRT yang dibangun di Kota Bandung dirancang saling interkoneksi dengan kereta cepat Bandung-Jakarta yang dibangun oleh konsorsium BUMN Indonesia dan China.

Saat ini, kata dia, pemerintah pusat sedang membahas peraturan terkait pembangunan LRT Bandung Raya. Kota Bandung menjadi wilayah yang dimasukKan ke dalam Rencana Peraturan Presiden (Raperpres) LRT.

"Jadi Pepres itu nanti menunjuk satu BUMN yang akan mengerjakan DED (Detail Engineering Design) dan pengerjaannya. Raperpres lagi disiapkan, dalam waktu dekat," kata Emil.

Emil mengungkapkan, saat ini pihaknya juga mulai melakukan sosialisasi kepada sejumlah pihak yang terdampak dengan adanya pembangunan LRT. "Kami lakukan sosialisasi kepada pihak terdampak pembangunan LRT. Pemilik toko semua dipanggil intinya saya minta mereka kooperatif agar mendukung (pembangunan LRT)," ungkapnya.

Dia berharap  pembangunan LRT Bandung Raya dapat rampung pada 2018 mendatang. Proyek tersebut diharapkan bersamaan dengan selesainya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Presiden mengingatkan agar koridor dua selesai bebarengan dengan kereta api cepat. Artinya diakhir 2018 sudah bisa beroperasi," ujarnya.