Bandung.merdeka.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Era Presiden Megawati, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri MS mengatakan penenggelaman kapal pengangkut ikan ilegal yang selama ini diterapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai langkah yang baik. Hal tersebut dilihatnya dari segi kedaulatan dan konservasi.

Namun, Rokhimin menilai program penenggelaman kapal ilegal tersebut tidaklah harus menjadi fokus utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pasalnya ekonomi dan kesejahteraan nelayan jauh lebih penting diutamakan.

"Bagus sekali (penenggelaman kapal ilegal). Cuma 70 persen masalah kelautan Indonesia di ekonomi dan kesejahteraan. Harusnya pemerintah menggenjot aspek itu," kata Rokhimin dalam seminar bertajuk 'Membangun Sektor Perikanan dan Kelautan di Era Globalisasi' di Bale Sawala, Gedung Rektorat Universitas Padjajaran, Jatinangor, Sumedang, Sabtu (19/3).

Menurutnya, kesejahteraan nelayan selama ini masih memprihatinkan. Kebanyakan nelayan tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendapatkan hasil maksimal.

Ia menyebutkan dari 650 ribu kapal yang ada di Indonesia, hanya 0,7 persen yang merupakan kapal besar. Sisanya merupakan kapal kecil yang tidak dapat menjangkau potensi hasil laut yang lebih besar.

"650 ribu kapal kita miliki sekarang. Tapi hanya 0,7 persen yang kapal besar yang dapat menjangkau daerah yang selama ini dicari," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Rokhimin, KKP harus serius menangani masalah kesejateraan nelayan. Bukan hanya memberikan shock theraphy kepada kapal asing yang nyatanya masih sering masuk.

"Mau pencitraan atau ngurus negara dengan serius dengan mendidik nelayan," kata dia.

Pendidikan bagi nelayan dirasanya sangat perlu. Seperti memberikan pengetahuan soal budidaya dan pengelolaan melalui bioteknologi. Tentunya hal tersebut akan sangat membantu ekonomi kesejahteraan nelayan. Bukan hanya memberikan sanksi kepada kapal asing yang mengambil bagian hasil laut para nelayan Indonesia.