Bandung.merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku cukup kelimpungan dengan lamanya proses perekaman data pribadi lewat e-KTP. Ini terjadi karena masih adanya masyarakat yang kurang responsif terhadap perekaman data.

"Dua tahun ngurusin e-KTP ini stres ya," kata Tjahjo saat ‎ menjadi pembicara dalam focus group discussion (FGD) Manajemen Pemerintah di Era Digital yang digelar di Hotel Holiday In, Pasteur, Bandung, Selasa (22/8)‎.

Dari data yang dicatat per Juli 2017, WNI yang sudah terekam data kependudukan menurutnya sudah mencapai 174.715.105 jiawa atau 94,31 persen dari 261.142.385 yang. Yang belum melakukan perekaman saat ini tercatat mencapai 10.534.606 jiwa atau berkisar 5.69 persen.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah terus menggenjot agar perekaman e-KTP bisa rampung pada 2017 ini. Sebab pemerintah sendiri akan segera melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota.

"Kalau enggak, ini akan menjadi geger. Sekarang sudah dicetak. Per hari ini 94,31 persen yang sudah merekam. Sisanya ada data ganda dan penduduk yang tidak pro aktif," jelasnya.

‎Dia mengakui, proses perekaman data penduduk sejak kasus korupsi e-KTP mengalami peningkatan. Pihaknya menargetkan tahun ini sudah tercetak untuk seluruh warga Indonesia.