Bandung.merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut faktor ekonomi menjadi salah satu aspek yang dapat merusak nilai Bhineka Tunggal Ika. Ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat membuat bangsa Indonesia bergejolak.

"Ancaman kita saat ini adalah faktor ekonomi. Rakyat bisa memutuskan kontrak ketika pemerintah tidak bisa menjalankan kewajibannya menyejahterakan rakyatnya," ujar Tito saat memberikan kuliah umum dengan tema 'Tantangan Kebhinekaan dalam era Demokrasi dan Globalisasi' di Aula Barat ITB, Jalan Ganesha, Rabu (8/3).

Tito mengutip Teori Kontrak Sosial J.J. Rousseau yang menyebut bahwa Pemerintah dan Rakyat memiliki kontrak sosial, di mana pemerintah wajib atau berhak memberikan perintah kepada rakyat, tapi berkewajiban memenuhi kesejahteran dan keamanan rakyat.

"Rakyat berhak menuntut kesejahteraan dan keamanan tapi juga mereka wajib mengikuti perintah dari pemerintah.
Kontrak ini bisa diputuskan oleh rakyat ketika permintah tidak dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan," katanya.

Menurut Tito, lahirnya Teori ini menjadi dasar lahirnya negara-negara modern. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa negara banyak didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

"Kami melihat bagaimana faktor ekonomi kesejahteraan lebih penting daripada identitas suku, ras, agama dan lain-lain," ungkapnya.

Oleh karena itu, Tito mendorong pemerintah untuk meningkatkan program-program yang mendorong masyarakat lebih terdidik. Sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kelas bawah.

"Tantangan internal kesenjangan ini mau tidak mau harus ada program mendorong masyarakat kelas bawah menjadi lebih terdidik dan sejahtera," ujarnya.

Menurut Kapolri, pemerintah belum berhasil memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara merata. Hal ini dapat dilihat dari gini ratio yang masih cukup tinggi.

"Lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka Pemerintah kita belum berhasil memberikan kesejahteraan secara merata. Gini ratio masing sangat tinggi. Jarak kesenjangan masih sangat tinggi," ujar Tito.

Menurut dia, hal ini terjadi di kota-kota besar. Dia mencontohkan seperti Jakarta. Di satu sisi lanjut Tito di Jakarta banyak dibangun gedung-gedung tinggi, restoran-restoran mewah, namun di sebelahnya terdapat permukiman-permukiman kumuh yang ditinggali oleh warga-warga miskin.

"Kesenjangan menjadi tantangan terpenting. Forbes menyebut 1.000 orang terkaya di dunia itu  banyak orang Indonesia. Kekayaan 100 orang terkaya Indonesia itu jumlahnya bahkan melebihi APBN Indonesia. Tapi di sisi lain banyak masyarakat yang sampai saat ini hidup di zaman batu masih ada seperti di Papua, Sumatera. Itu hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Menurut Tito, hal ini harus segera diatasi. Sebab faktor kesenjangan ekonomi menjadi salah satu hal yang dapat merusak nilai Bhineka Tunggal Ika bangsa Indonesia.