Bandung.merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT. PSBI) bersepakat menjunjung prinsip keadilan dalam menyelesaikan pemetaan lahan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut terungkap saat rapat koordinasi pembebasan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang terlalui jalur kereta cepat di Pendopo Kota Bandung Jalan Dalem Kaum, Selasa (16/10).

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial meminta pemerintah untuk memberikan ganti rugi yang sesuai kepada warga yang terkena pembebasan lahan. Oded ingin agar hak-hak warganya tetap terlindungi dengan menjunjung prinsip kesetaraan.

"Saya tadi pesan kepada mereka terutama kepada pihak KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) saya berharap bahwa yang terpenting kami sebagai Pemkot Bandung sebagai bapaknya Kota Bandung, saya minta di dalam penggantian ini harus bersifat adil proporsional itu aja. Saya tidak mau ada yang terdzolimi," ujar Oded kepada wartawan.

Ia menyebutkan sebanyak 14 kelurahan di Kota Bandung akan terdampak proyek kereta cepat ini. Di dalamnya ada tanah milik warga, pengembang juga pemerintah yang akan dibebaskan lahannya.

Menurutnya skema ganti rugi ini masih dalam pembahasan. Ada dua pilihan ganti rugi yang diberikan yakni dalam bentuk uang atau penggantian tanah.

"Ini yang sedang kita bahas. Teknisnya seperti apa. Apakah tanah diganti dengan tanah. Bisa tanah diganti dengan uang," kata dia.

Ia mengatakan proyek ini sudah disosialisasikan kepada warga di lapangan. Ia menyebutkan belum ada keluhan dari warga atas proyek tersebut. Oleh karenanya diharapkan ganti rugi lahan bisa diberikan secara proporsional agar tidak merugikan warga.

Ia memastikan, Pemkot Bandung mendukung program tersebut. Ia menginstruksikan jajarannya untuk memfasilitasi dan memberikan jalan terbaik agar pembebasan lahan dapat segera rampung. Apalagi proyek yang masuk dalam program strategis nasional ini sudah molor dari jadwal yang ditentukan.

"Tentu harapan kita program ini tentu harus berjalan karena kita sebagai pemerintah daerah sebagai perpanjangan dari pemerintab pusat. Oleh karena itu saya ini sudah rapat yang berapa kali ya tiga kali kalau nggaj salah. Mudah mudahan progresnya terus berkembang," katanya.