Bandung.merdeka.com - Pendanaan proyek ‎Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) masih belum jelas. Saat ini proyek pemecah kemacetan di Kota Bandung itu masih belum ditentukan apakah pendanaannya dalam APBN atau APBD provinsi dan Kota.

Hal itu disampaikan‎ Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa usai menggelar rapat bersama pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (30/5). Iwa mengatakan, kepastian proyek ini bergantung pada kesanggupan pemerintah pusat, provinsi dan Kota Bandung berbagi anggaran pembebasan lahan.

"Akan ada rapat terakhir mengenai cost sharing (berbagi anggaran)," katanya.

Untuk memulai pembangunan, dia menyebut harus sudah ada kesepakatan angka yang dibutuhkan maka selanjutnya akan disusun nota kesepahaman antara Pemerintah Pusat, Gubernur Jabar dan Wali Kota Bandung. "MoU ini berujung pada pengalokasian anggaran dari APBN, APBD Jabar dan APBD Kota Bandung," ujarnya.

Dia memastikan, bahwa proyek tersebut belum bisa dimulai pada 2017 ini, karena kesepakatan penggarapan proyek yang mana ruas awal akan dibangun mulai pintu keluar Tol Pasteur itu belum ditentukan. "Belum bisa dimulai tentu saja karena ini harus ada MoU dulu antara para pihak," imbuhnya.

Bappeda Jabar sendiri sejauh ini sudah mengindentifikasi alokasi anggaran yang harus disiapkan Pemprov. Angka-angka ini juga disusun Pemkot Bandung untuk kemudian disanggupi Wali Kota untuk dianggarkan dalam APBD. "Proses MoU ini tergantung pada masing-masing pengambil kebijakan tertinggi, Pak Gubernur, dan Wali Kota," terangnya.

Dari hitungan Bappeda tergambar, Pemprov akan mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan untuk segmen fly over Kopo, pembebasan lahan untuk kawasan interchange Gedebage, dan lahan untuk flyover Kiara Condong. “Ini akan masuk dalam MoU, tapi nanti harus dihitung kembali. Rapat ini baru pada tahap penyusunan MoU,” ujarnya.

Pihak JICA mengawal proses penetapan MoU ini karena menjadi bagian dari langkah mereka membiayai proyek fisik BIUTR. Iwa mengaku wajar jika mereka menagih komitmen dan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan pembebasan lahan untuk proyek pembangunan BIUTR.

"Pembebasan lahan menentukan rencana JICA membiayai proyek ini," ucapnya.

Perwakilan JICA di Indonesia, Endo Kei memastikan pihaknya akan terus menunggu kesepakatan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemprov Jabar dan Kota Bandung dalam membagi alokasi untuk pembebasan lahan. "Mereka harus segera melakukan kesepakatan untuk sharing. Kami paham prosesnya sedang berjalan," terangnya.

Dia menilai MoU menjadi kunci penting proyek ini untuk bisa dimulai karena kesepakatan pendanaan dari JICA bergantung pada hal tersebut.