Bandung.merdeka.com - Pembangunan trotoar dan sarana publik yang dibangun Pemkot Bandung dinilai belum ramah dengan penyandang disabilitas. Hal ini menandakam bahwa fasilitas publik yang dibangun pemerintah belum mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas.

"Kondisi nyata di Kota Bandung saat ini aksesibilitas jalan dan trotoar bisa dikatakan buruk, karena tidak ramah bagi para disabilitas. Ini merupakan salah satu bukti bahwa adanya diskriminasi bagi para disabilitas dari pemerintah," ujar Humas Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna Bandung Suhendar kepada wartawan, Rabu (6/12).

Suhendar menuturkan, pembangunan trotoar yang telah dipasang guiding block dinilai belum layak untuk para difabel terutama kaum tunanetra. Pasalnya pemasangan guiding block yang dilakukan selama ini masih terkesan asal-asalan.

"Contohnya saja di Jalan Pajajaran, masih banyak pohon, tiang-tiang dan itu jelas-jelas menghalangi atau menghambat bagi teman-teman ketika sedang berjalan. Ini tentu sangat membahayakan," katanya.

Untuk itu, Suhendar meminta Pemkot Bandung dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan kaum tunanetra sebelum membangun guiding block. Agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak menjadi mubazir.

"Ketika membuat kebijakan untuk kepentingan masyarakat artinya bahwa kita juga dilibatkan. Biar pembangunan akhirnya bisa dirasakan semua pihak, tidak hanya bagus  estetika tapi bermanfaat juga. Saya sendiri belum pernah dilibatkan," ungkapnya.

Menurut Suhendar, Pemkot Bandung dapat mencontoh daerah lain dalam membangun fasilitas ramah terhadap penyandang disabilitas. Dia menyebut Kota Solo dan Yogyakarta dianggap ramah dengan penyandang disabilitas.

"Saya pikir daerah di Indonesia yang sudah sangat ramah terhadap disabilitas itu Solo dan Malioboro. Kota ini sudah sangat ramah terhadap teman-teman disabilitas, khususnya tunanetra dan layak dijadikan contoh oleh daerah lain," ujarnya.