Atasi kemiskinan, Ridwan Kamil bentuk dinas baru

Bandung.merdeka.com - Pemerintah Kota Bandung berencana membentuk dinas baru yang khusus bertugas menuntaskan masalah kemiskinan di Kota Bandung. Dinas baru bernama Dinas Penanggulangan Kemiskinan dan Sosial ini akan mendapat suntikan anggaran hingga Rp 1 triliun untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengungkapkan,  pada Kamis (22/9) kemarin pihaknya menggelar pertemuan dengan Mendagri di Jakarta. Dalam pertemuan  tersebut, pria yang akrab disapa Emil ini meminta izin kepada Mendagri untuk membentuk sebuah  dinas yang secara khusus mengurusi masalah kemiskinan.

"Saya minta izin kalau di Bandung masalah kemiskinan akan diurus oleh satu dinas yakni Dinas Penanggulangan Kemiskinan dan Sosial. Jadi kemiskinan itu tidak akan tersebar-sebar tapi dikontrol disentralisasi di satu dinas itu. Respons mendagri boleh," katanya.

Emil mengungkapkan, selama ini pihaknya menganggarkan dana untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung mencapai Rp 1 triliun. Namun dana ini tersebar di dinas-dinas yang ada di Kota Bandung.

"Selama ini kan tersebar misalnya untuk pendidikan ke disdik, kemudian beras raskin ke distan, kesehatan ke situ (Dinkes), Rutilahu ke situ (Distarcip). Nah nanti anggaran Rp 1 triliun ini bisa dikondisikan di dalam satu kedinasan sehingga ukurannya jelas. Kan jadi lebih terukur progresnya," ucapnya.

Emil tidak memungkiri jika nantinya Dinas Penanggulangan Kemiskinan dan Sosial ini menjadi dinas yang memiliki proporsi anggaran terbesar dibanding dinas-dinas lainnya. Namun yang lebih penting kata dia, hal ini sebagai bentuk keseriusan Pemkot Bandung untuk mengatasi kemiskinan

Lebih lanjut Emil mengatakan, untuk payung hukum dinas baru ini, masih menunggu Perda Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang akan diputuskan pekan depan.

"Perda SOTK kemungkinan minggu depan diputuskan. Jadi mulai minggu depan kota Bandung punya struktur organisasi baru. Kepala dinasnya baru mungkin nanti ada yang diputer diseleksi ulang. Sehingga Anggaran 2017 harus dengan struktur baru," pungkasnya.