Bandung.merdeka.com - Kemampuan petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum merata. Hal ini menjadi kendala tersendiri di tengah maraknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Ketua P2TP2A Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan kemampuan P2TP2A di setiap daerah, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat tidak dapat disamaratakan. Sebab sangat bergantung pada latar belakang situasi sosial, serta kebijakan kepala daerah setempat.

Namun ia mengakui kualitas SDM di bidang penerima dan penanganan pengaduan harus memiliki standar sama. Kualitas SDM sangat terkait dengan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Dengan demikian, harapan akan terwujudnya layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara responsif, cepat, tepat dan terpadu, dapat diwujudkan pada setiap P2TP2A seluruh Jawa Barat," kata Netty Heryawan, melalui rilis yang diterima Merdeka Bandung.

Untuk itu, sambung dia, pemerintah harus memiliki Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) yang fokus dalam menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak, mulai dari perlindungan korban, penanganan, hingga pemulihannya dari masa-masa trauma.

"Berhubung pemerintah belum memiliki sarana tersebut, P2TP2A-lah yang saat ini menyediakan layanan khusus korban," katanya.

Ke depan, kata dia, harus ada LKKS yang khusus menangani perempuan-perempuan korban kekerasan, termasuk menyediakan unit layanan pendidikan khusus bagi para korban.

"Karena boleh jadi mereka tidak diterima kembali di lingkungannya karena dianggap aib," ungkapnya.