Bandung.merdeka.com - Kerugian akibat bencana alam di Indonesia terus meningkat. Tanpa upaya pengurangan resiko bencana, anggaran negara akan habis jika terjadi bencana.

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi, mengatakan dalam 10 tahun terakhir dampak kerugian akibat bencana di Indonesia meningkat.

Pada 2015, korban meninggal dunia akibat bencana sebanyak 22.773 jiwa. Selain itu, sebanyak 98,6 juta penduduk terdampaklangsung maupun tidak langsung. Total kerugian materil mencapai USD 66,5 miliar.

"Sembilan puluh persen bencana di Indonesia tersebut adalah bencanahidrometeorologi," kata Dody Ruswandi yang membuka Pekan Ilmiah Tahunan Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (23/5).

Bencana hidrometeorologi adalah bencana akibat cuaca, iklim dan perubahan iklim. Jenis bencananya antara lain banjir, longsor, puting beliung.

BNPB juga mencatat enam kebakaran hutan di Indonesia menimbulkan kerugian mencapai Rp 221 triliun. "Jadi selain menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonominya sangat besar," katanya seraya menambahkan bencana tersebut sangat memengaruhi kemampuan anggaran negara.

Bencana lain yang harus diwaspadai adalah gempa bumi dan tsunami. Berdasarkan pengalaman, Tsunami Aceh pada 2004 menimbulkan korban jiwa lebih dari 200.000 dan kerugian materi yang sangat besar.

Tsunami Aceh melahirkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) sebagai institusi bidang kebencanaan.

Indonesia sendiri merupakan negara yang resiko bencananya sangat tinggi. Semua potensi bencana alam ada di negeri ini, mulai dari gempa bumi, gunung api, sungai-sungai, tanah longsor dan lainnya.

BNPB mencatat, ada 322 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk kelas resiko tinggi. "Kabupaten/kota sisanya sedang," katanya.

Bahkan di bidang tsunami, Indonesia peringkat pertama dari 266 negara dunia yang rawan tsunami. Rawan karena di sekitar pantai-pantai di Indonesia padat penduduk.

Untuk itu diperlukan sistem pengurangan resiko bencana. Kini pengurangan resiko bencana telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Jadi pengurangan bencana menjadi bagian pembangunan nasional. Dalam RPJMN ditargetkan pengurangan resiko bencana bisa mencapai 30 persen," katanya.