Bandung.merdeka.com - Pemprov Jabar tidak terlalu khawatir dengan adanya penerapan rasionalisasi pemangkasan 1 juta pegawai negeri sipil (PNS) yang dilakukan pemerintah pusat. Sejak 2010 Pemprov Jabar sudah melakukan rasionalisasi PNS secara bertahap.

Hal itu bisa dilihat dari jumlah PNS Pemprov Jabar yang awalnya 15.000 sekarang tinggal 13.300 orang. Karena itu rencana rasionalisasi tidak akan terlalu mengejutkan karena langkah antisipasi sudah berjalan panjang.

"Sejak 2010 rasionalisasi ini sudah dilakukan," kata Sekda Jabar Iwa Karniwa di Bandung, Kamis (19/5).

Menurut dia dalam langkah-langkah tersebut Pemprov sudah bisa menurunkan belanja pegawai dimana dalam APBD 2007 lalu yang mencapai 30 persen kini hanya tinggal 7 persen. Sementara langkah rasionalisasi antara lain PNS yang pensiun diganti jumlahnya lebih kecil dibanding yang pensiun.

"Ada juga kebijakan pensiun dini dengan landasan Pergub," ungkapnya. Program pensiun dini ini memberi kesempatan pada PNS yang sudah memiliki masa kerja 20 tahun atau berusia 50 tahun untuk mendapat pesangon.

Dia menambahkan, program yang digelar sejak 2010 tersebut, ternyata memang diminati. Karena diminati efisiensi anggaran juga bisa mencapai Rp 55 miliar saban tahunnya. "Dalam setahun rata-rata 100 PNS mengajukan," ungkapnya.

Namun program ini sejak tahun lalu dihentikan oleh Pemerintah Pusat karena payung hukumnya akan disesuaikan terlebih dahulu secara menyeluruh dengan aturan di atasnya. Dari sini, Iwa memastikan Pemprov Jabar tidak ada masalah dengan rencana rasionalisasi pusat.

"Karena jumlah PNS juga sudah mendekati ideal. Tinggal mengurangi beberapa yang kosong, ini kita lakukan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan," ujarnya.