Bela karyawan Peruri, LBH Bandung akan datangkan saksi ahli dari LPSK

karyawan Peruri
Bandung.merdeka.com - Empat pengurus Serikat Pekerja (SP) Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) yang melaporkan kasus dugaan korupsi Perum Peruri terkait pengadaan mesin cetak uang, sudah mengantongi surat rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Dengan adanya surat dari LPSK, status empat karyawan tersebut adalah pelapor atau whistleblower yang tidak dapat diproses hukum pidana maupun perdata. Kendati demikian, Perum Peruri tetap mengajukan gugatan terhadap mereka dengan dakwaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Dari empat karyawan tersebut, tiga di antaranya digugat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung, yaitu Tri Haryanto, Idang Mulyadi, dan Marion Kova. Seorang lagi, M Munif, disidang di PHI Jakarta Selatan.
Kuasa Hukum SP Peruri dari LBH Bandung, Hardiansyah mengatakan, sebagai whistleblower seharusnya proses gugatan terhadap empat terdakwa batal demi hukum. Ia berharap majelis hakim di PHI memahami makna whistleblower.
“LPSK menetapkan tergugat (empat karyawan) sebagai whistleblower yang tak dapat dipidana atau perdata. Tergugat melakukan ini demi pembenahan BUMN,”
Para tergugat mendapat surat rekomendasi LPSK Nomor R-311/DPP-LPSK/03/2015 yang ditujukan kepada Direktur Umum Perum Peruri tentang informasi status hukum pemohon perlindungan. Bahwa pemohon dalam hal ini para tergugat, adalah pelapor (whistleblower) atau saksi dan/atau pelapor tindak pidana di Kejaksaan Agung.
Hal itu sesuai pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bunyi pasal tersebut, pemohon tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau diberikannya.
“Dengan diajukannya gugatan PHK oleh Perum Peruri, dapat diartikan Perum Peruri melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mentaati peraturan perundang-undangan perlindungan saksi dan korban,” katanya.
Saat ini proses persidangan ketiga terdakwa yang digugat di PHI Bandung sudah memasuki agenda yang keenam. Kamis (10/3) akan dilangsungkan agenda saksi pihak tergugat. Saksi yang akan dihadirkan, kata Hardiansyah, adalah saksi ahli dari LPSK.
“Kita akan menghadirkan saksi ahli dari LPSK karena persidangan mereka di bawah perlindungan hukum (whistleblower),” katanya.
BERITA TERKAIT
Pengakuan Bharada E di Balik Perintah Tembak dari Atasan
Pengakuan Bharada E di Balik Perintah Tembak dari Atasan
5 Poin Rekomendasi Kebijakan Siap Diusulkan T20 dalam Forum G20
Alami Pengapuran Sendi Lutut? Coba Minum Susu Nutrisi
Perawatan Kulit Kian Diminati, BeautieSS Resmikan Satu Klinik Baru
Aswita Dewi Ingin Batik jadi Pakaian Kekinian
Amazit T-Rex 2 Jadi Jam Tangan Pintar Bagi Para Petualang
Aplikasi Jantungku Jadi Solusi Layanan Kesehatan Jantung, Ini 6 Fitur Unggulannya
Jejak Kopda Muslimin Sebelum Ditemukan Tewas di Rumah Orang Tua
Gleaneagles Hospital Punya Inovasi Teknologi Baru Bernama Gamma Knife
Kerry Indonesia Kembali Meraih Penghargaan HR Asia Awards 2022
Gandeng Aurel Hermansyah, CKL.LOOKS Akan Rilis Produk Eksklusif
Dukungan Orangtua Dalam Tumbuh Kembang Anak di Masa Transisi Pasca Pandemi
Tidak Pelit Ilmu, Hendra Hidayat Dikenal Sebagai Pionir Implan Gigi di Indonesia
Linde Indonesia Akan Pasok Gas Industri dengan Kemurnian Tinggi ke PT Freeport
KORIKA Gelar Webinar Kecerdasan Artifisial (AI) Bidang Kesehatan
Garmin Run Club Menjadi Wadah Bagi Para Pecinta Olahraga Lari
Jam Tangan Pintar yang Bisa Jadi Pilihan Para Pelari Karena Fitur Canggihnya
Alasan Mengapa Reinvestment Keuntungan Sangat Krusial Bagi Bisnis
EdenFarm Berbagi Hewan Kurban dengan Komunitas Tani di Sekitar ECF
Trademark Market Hadir Lagi, Kini Tenantnya Lebih Banyak