Bandung.merdeka.com - Kampus diminta berperan aktif dalam mencegah penyebaran paham-paham ekstrem yang bisa membangkitkan gerakan terorisme. Peran kampus diperlukan mengingat paham-paham ekstrem berpotensi memengaruhi mahasiswa.

Pengamat pertahanan dan keamanan dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, mengatakan kampus bisa mengambil peranan yang sifatnya preventif atau pencegahan. Misalnya, mengeluarkan kebijakan yang mendorong mahasiswa melakukan kegiatan kreatif yang bernuansa kebangsaan.

"Kampus harus lebih banyak memberikan kegiatan yang sifatnya lebih bernuansa kreativitas-kebangsaan. Untuk beberapa kasus itu lebih efektif dalam mencegah paham radikal," kata pengamat pertahanan dan keamanan dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, Senin (18/1).

Contohnya di Unpad, kata dosen Fisip Unpad ini, ada program pengembangan potensi mahasiswa lewat beasiswa yang terkait rasa kebangsaan. Menurut dia program-program beasiswa seperti ini harus ditingkatkan.

"Program beasiswa kampus tersebut harus diarahkan ke isu kebangsaan, misalnya membuat kegiatan kreativitas. Secara kasat mata paham terorisme memang tak bisa dicegah, tapi bisa dihalau dengan kegiatan kreatif," ujarnya.

Selain itu, kampus bisa menyelipkan programnya pada UKM-UKM kampus. Misalnya mendorong UKM tersebut melakukan kegiatan dengan tema-tema bela negara. Kegiatan dengan tema tersebut akan bisa menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada mahasiswa.

Pencegahan lainnya, kata dia, mengubah mentoring mahasiswa baru menjadi lebih terbuka yang pengelolaannya dilakukan fakultas. Menurut dia, saat ini beberapa kampus sudah menghapus kegiatan mentoring yang biasanya hanya dilakukan mahasiswa senior kepada mahasiswa juniornya.

Penghapusan tersebut, lanjut dia, sebagai bentuk pencegahan dari berseminya paham-paham ekstrem. Terlebih selama ini kegiatan mentoring dikenal ekslusif. "Mentoring itu dulu dianggap sebagai bahan penyemaian paham radikal. Makanya kemarin-kemarin kan ditiadakan, dikembalikan kebijakannya di masing-masing fakultas," katanya.

Meski kampus berpotensi menjadi tempat penyebaran paham teroris, menurut dia aparat negara tentu tidak perlu masuk kampus. Intervensi aparat ke kampus hanya akan menimbulkan antipati pada negara.

"Biar pihak kampus yang melakukannya, agar kampus lebih proaktif. Jangan dibalik-balik, nanti sentimennya malah geser dari anti-teroris jadi anti-negara," ujarnya.