Bandung.merdeka.com - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Pemukimam dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja mengatakan, anggaran untuk rumah subsidi atau perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kurang.

Ia pun menyatakan, tahun 2019 merupakan tahun yang berat untuk proses pembangunan rumah MBR. Soalnya, tahun ini bertepatan dengan momen Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Tahun 2019 berat karena anggaran kurang. Mekanism APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) 2019 memang tidak ada karena efek akibat dari Pilpres," jelas Endang ditemui dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) I dan Pelantikan DPD Himperra Jawa Barat (Jabar) di Garden Permata Hotel, Jalan Lemahneundeut.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pihaknya pun mengaku kekurangan 'bahan bakar' untuk anggaran rumah subsidi.

"Kita kehabisan 'bahan bakar' untuk anggaran rumah subsidi," terang dia.

Salah satu upaya yang dilakukan, lanjut dia, terus menanyakan hal ini agar pembangunan rumah MBR terus berjalan dengan lancar.

"Kami juga sedang menunggu, mungkin tiap hari kami tanyakan jawabannya masih dalam proses," jelasnya.

Tahun ini, kuota anggaran subsidi rumah bagi MBR melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya dialokasikan untuk membangun 168ribu unit.

Bila dibandingkan dengan tahun lalu, jumlahnya terbilang jauh. Soalnya, tahun lalu kuotanya mencapai 256ribu unit.