Bandung.merdeka.com - Tak dipungkiri, dunia politik rupanya begitu menggiurkan. Tilik saja sederet selebritis Tanah Air yang memilih untuk terjun ke politik. Tak hanya selebritis tentunya, para tentara juga alih profesi untuk masuk dalam ranah politik.

Guru besar ilmu politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi mengatakan, keterlibatan para TNI dalam dunia politik tak lepas dari sederet tugas yang dinilai beririsan antara keduanya.

"Masalahnya menurut saya ada beberapa kecenderungan yang menggoda TNI untuk beririsan dengan politik baik di Indonesia maupun secara global," ujar Karim kepada Merdeka Bandung saat ditemui dalam acara diskusi publik 'Mencari Panglima TNI: Antara Tentara Politik atau Tentara Profesional?', Rabu (29/11).

Pada tataran global, lanjutnya, terkait perubahan pola operasi militer. Ada tiga kecenderungan, yang pertama menguatnya pola operasi militer selain perang. Artinya, tentara terlibat dalam penanggulangan bencana, kebakaran, dan lain-lain.

Kedua, tentara berpartisipasi dalam menjaga stabilitas keamanan, jadi operasi stabilas keamanan ini berbeda dengan di medan tempur. Kegiatan ini berlangsung di kota atau pedesaan. Itu artinya, tugas TNI berhimpitan dengan pendudukan dan beririsan dengan tugas kepolisian.

Terakhir, operasi pemberian dukungan, kekuatan, dan bantuan. Itu semua semakin membiasakan tentara untuk dekat dengan urusan-urusan sipil.

"Mereka (tentara) punya daya tawar dan dengan organisasi superior tersebut mereka sudah siap untuk mengemban tugas politik, apalagi kalau kita masih menghitung keunggulan dan kekurangan pemimpin politik sipil dan pemimpin politik militer," jelas dia.

Karim menjabarkan, pertanyaan paling penting perihal keterlibatan tentara di dunia politik ini apakah dibenarkan? Rupanya, tak ada rambu yang memagari para tentara untuk terjun ke dunia politik.

"Tentara profesional sebenarnya tidak ada sih rambu Undang-Undang yang memagari itu. Tapi semuanya harus dikembalikan pada tradisi kepemimpinan militer," terangnya.