Bandung.merdeka.com - PT Pindad (Persero) membenarkan ihwal adanya pembelian senjata api laras pendek dari Badan Intelejen Negera (BIN). BIN memesan ke perusahan pelat merah tersebut senilai 517 unit.

‎"Ya memang benar, ada kontrak Pindad dengan kepolisian untuk 517 pucuk senjata yang diperuntukan BIN, itu bener itu. Kontraknya pada tahun 2017 ini, dan akan serahkan tahun 2017 ini," kata Sekretaris PT Pindad (Persero) Bayu A. Fiantoro saat dikonfirmasi wartawan via telepon, Senin (25/9).

Dia menambahkan, 517 pucuk senjata api itu merupakan kontrak PT Pindad (Persero) dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia, untuk keperluan BIN. Hal itu tentu seiring dengan apa yang disampaikan ‎Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Lebih lanjut dia mengatakan, PT Pindad (Persero) sudah lama menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian, dalam pengadaan senjata maupun lainnya dan bukan untuk yang pertama.

"Dengan Polri kan bukan yang pertama. Polri kan ada kendaraan taktisnya juga, kita pernah bikin mobile shooting range untuk kepolisian," terangnya.

Namun untuk jenis senjata sendiri menurut Bayu, berbeda dengan jenis senjata yang dipegang TNI atau kepentingan militer. "Senjatanya itu bisa kita bilang non militer, berbeda dengan TNI, non militerlah. Speknya bukan untuk publikasi umum, yang pasti berbeda dengan militer, non organik," sebutnya.

Masalah pembelian 517 pucuk senjata api bagi BIN sempat mencuat terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non militer. Namun Wiranto langsung meluruskan, bahwa tidak ada pembelian 5000 pucuk senjata, yang ada pembelian 500 pucuk untuk BIN dari Pindad. Menurut Wiranto, hal tersebut terjadi hanya komunikasi yang tidak lengkap.