Bandung.merdeka.com - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, tidak etis Partai Golkar membicarakan pengganti Setya Novanto dari jabatan ketua umum pasca ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus e-KTP.

"Tidak etis membuat asumsi politik disaat orang mendapat musibah," kata Dedi saat ditemui di Paguyuban ‎Sunda, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Selasa (18/7).

Penetapan status tersangka Setnov, sapaan akrab, Setya Novanto sejatinya harus membuat situasi reda dulu. Sejatinya partai Golkar tidak harus memikirkan pengganti ditengah badai yang menerjang partai berlambang pohon beringin ini.

"‎Ketika ketua umum mendapat musibah terus kita merasa kehilangan, berteriak dan mengambil langkah politik, ini tidak sesuai dengan etika sunda.
Saya sebagai orang sunda cenderung hormati. Pak Setnov sebagai ketua umum," ungkapnya.

"Proses hukum biar berjalan secara normatif sesuai kaidah hukum yang mengatur. Mengenai nasib Partai Golkar ke depan dibicarakan setelah suasana dingin. Tidak boleh bercerita tentang politik menyangkut pergantian kepemimpinan disaat pimpinan mendapat musibah, itu etikanya," terangnya melanjutkan.

Sejauh ini beberapa nama pengganti Setnov memang sudah muncul kepermukaan. Sebut saja Airlangga Hartato, Ginanjar Kartasasmita, dan Agus Gumiwang.