Bandung.merdeka.com - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai pengganti Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) di Kota Bandung sudah mulai didistribusikan. Setelah Kecamatan Coblong, Kali ini penyampaian bantuan tersebut dilakukan di kantor Kecamatan Sukasari melalui pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Jumat (17/3).

Sebanyak 1108 keluarga di Kecamatan Sukasari menerima KKS yang kelak akan bisa dipergunakan untuk mengakses bantuan pangan tersebut. Kartu yang sudah terisi dengan saldo sebesar Rp 110.000 itu bisa dibelanjakan menjadi 10 kg beras dan 2 kg gula di agen-agen Bank BNI yang sudah tersebar di 600 titik di 151 kelurahan.

“Selain itu, kelebihannya, kartu tersebut juga bisa digunakan untuk menabung di bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Jadi, warga prasejahtera ini juga bisa belajar untuk menabung,” ujar Camat Sukasari Zamzam dalam rilis yang diterima Merdeka Bandung.

Lanjutnya, BPNT merupakan program pemerintah pusat yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Saat ini, program tersebut masih dalam tahap percontohan di 45 kota dan kabupaten se-Indonesia. Di Jawa Barat, Kota Bandung menjadi satu dari 9 kota yang ditunjuk pemerintah untuk menjalankan program ini.

"Mudah mudahan jika program ini berhasil, maka Kota Bandung menjadi kota percontohan," katanya.

Zam zam berharap, bantuan itu bisa tepat sasaran sehingga warganya bisa semakin sejahtera, tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.

Hal yang sama disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial, bahwa semakin hari, hidup harus semakin baik. Maka kepada warga Bandung, Oded mengamanatkan agar berupaya sehingga menjadi warga yang mandiri. “Bantuan ini harus disyukuri, tetapi juga harus menjadi motivasi agar semakin hari kehidupan kita semakin membaik,” ucap Oded.

Saat menyerahkan bantuan secara simbolis, Oded juga berpesan agar bantuan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan langkah pemerintah agar warganya semakin berdaya dan sejahtera. Selain itu, Oded ingin ada timbal balik dari masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah.