Bandung.merdeka.com - Kota Bandung kembali terpilih menjadi kota terbaik untuk tata kelola pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2016 dengan mendapatkan predikat tertinggi yaitu A. Dengan hasil ini Kota Bandung mendapat predikat A untuk SAKIP dalam 2 tahun berturut-turut.

Di depan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menceritakan perjuangannnya melakukan reformasi birokrasi di tubuh Pemerintahan Kota Bandung hingga berhasil meraih nilai SAKIP dengan predikat A.

Menurut Emil sejak awal dirinya menjabat sebagai wali kota pada 2013, dia mengetahui bahwa nilai SAKIP Kota Bandung sangat buruk yakni mendapat predikat CC dengan nilai 55.

"Akhir 2013 saat saya awal menjabat menjadi wali kota nilai SAKIP Bandung itu predikat CC nilainya 55. Saya susuri sejarahnya. Ternyata tahun sebelumnya mendapat nilai 50. Kenaikannya tipis tipis," ujar Emil saat acara diskusi panel di Hotel Panghegar, Kamis (25/1).

Mengetahui hal tersebut pihaknya kemudian berkonsultasi dengan pihak kementerian untuk mengetahui bagaimana memperbaiki nilai SAKIP Kota Bandung. Dari hasil konsultasi tersebut diketahui bahwa salah satu kuncib meningkatkan yakni pemimpin harus turun ke bawah bukan hanya sekadar menerima laporan dari bawahan.

"Setelah saya berkonsultasi, ternyata kunci untuk perbaikan itu ternyata pemimpinnya harus turun. Kalau memberikan arahan akuntabilitas kinerja dalam sebuah sistem yang kompleks tapi ilmiah itu bisa dirunut," katanya.

Selain pendampingan dari kementerian untuk memperbaiki sistem birokrasi di Bandung, pihaknya juga membuat sistem melalui pendekatan teknologi. Pihaknya membangun sistem bernama Silakip (Sistem Informasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah).

"Jadi dengan ini Saya bisa ngecek apa saja target dinas dan apakah tercapai itu bisa dilihat di situ. Kemudian kami juga minta bantuan warga melalui aplikasi LAPOR untuk menilai apakah programnya berhasil atau tidak. Kalau masih banyak titik merah targetnya tidak bergerak. Tapi kalau sudah hijau, berarti betul," katanya.

Melalui kombinasi ini,  terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Pemkot Bandung. Selama 1 tahun melakukan perbaikan, ternyata Pemkot Bandung mendapat apresiasi dari Kemenpan RB

"Dalam waktu 1 tahun di luar dugaan yang asalnya predikat CC lompat ke A. Bandung ini kota satu satunya yang mendapat A," katanya.

Terlebih lagi saat ini Pemkot Bandung telah menerapkan sistem e-budgeting. Dengan sistem ini dapat menghemat anggaran hingga Rp 1 triliun. "Sekarang kami bisa menemukan anggaran siluman, anggaran yang diselipkan. Sekarang bisa dilihat. Kalau dulu rencana detail di akhir nah sekarang di awal. Jadi Logikanya diubah dengan e-budgeting di awal proses permohonan, kalau enggak detail gak dikasih. Dengan sistem ini Saya bisa menghemat Rp 1 trilun, kalau kami bisa menghemat kalikan 500 kota/kab di Indonesia berapa triliun dana yang bisa dihemat," katanya.

Emil mengaku akan menerima dengan lapang terbuka jika ada Pemerintah daerah yang datang ke Bandung untuk belajar. Pemkot Bandung siap berbagi dengan daerah manapun untuk berbagi sistem yang telah dibuat oleh Pemkot Bandung

"Kami senang kalau ada yang ke Bandung studi banding. Semua proses ini kami ingin sharing. Perbanyak kolaborasi , kurangi kompetisi karena kita NKRI," kata Emil.