Bandung.merdeka.com - Mulai 2017 pengelolaan SMA dan SMK akan mulai diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengambil alihan pengelolaan SMA dan SMK oleh provinsi ini, membuat alokasi anggaran pendidikan untuk SMA dan SMK tidak dianggarkan lagi dalam struktur APBD Kota Bandung 2017.

Sekda Kota Bandung Yossi Irianto mengatakan, pengelolaan SMA dan SMK yang mulai diambil alih oleh Pemprov Jabar menjadi sebuah keuntungan. Sebab anggaran pengelolaan SMA/SMK sebesar Rp 250 miliar dapat dialokasikan untuk sektor lain.

"Ini keuntungan bagi kita. Hampir Rp 250 miliar untuk beban pengelolaan SMA/SMK. Sehingga kita ada ruang penggunaan sektor lain. Namun pendidikan dan kesehatan tetap menjadi belanja wajib," ujar Yossi kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung beberapa waktu lalu .

Yossi yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung ini menyebutkan, pihaknya akan mengembangkan dana ini untuk menyasar sektor infrastruktur.

"Nah kita kembangkan dan kemas infrastruktur. Lebih dari dua tahun kita sudah baik (pembangunan infrastruktur) karena kemampuan anggaran, " katanya.

Yossi mengungkapkan, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2017, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian utama dalam alokasi anggaran. Adapun nominal APBD Kota Bandung pada 2017, berada di kisaran Rp 7 triliun karena pendapatan APBD juga akan didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).