Akan ada banyak pembangunan di Jabar untuk perbaikan infrastruktur

Bandung.merdeka.com - Guna mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial di Jawa Barat, akan ada banyak pembangunan infrastruktur sebagai faktor pendukung. Maka dari itu, proyek infrastruktur yang menjadi prioritas.Â

Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo mengatakan, konektivitas jalan darat yang menghubungkan bagian Utara-Selatan dan Timur-Barat wilayah Jawa Barat tengah menjadi prioritas pembangunan infrastruktur.Â

Antara lain Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), Jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas), dan Jalur Lintas Pantai Selatan (Pansela), akses jalan kawasan-kawasan industri di Jawa Barat bagian Utara, jalan tol dari Cipali ke Patimban, serta pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road.

"Jalur kereta api double track Bogor-Sukabumi. Kemudian ada Bandara Internasional Jawa Barat – Kertajati sebagai pusat logistik, Pelabuhan Patimban, bandungan atau waduk Jatigede, Leuwikeris, Kuningan, Karian, dan Sindangheula," ujar Agus saat jumpa wartawan dalam acara 'Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia', Rabu (27/9).Â

Tak hanya itu, yang menjadi fokus lainnya adalah perihal ketersediaan air baku untuk air bersih dan air minum melalui optimalisasi pemanfaatan sungai Citarum. Listrik atau energi PLTU Lontar, PLTU Suralaya, disertai dukungan pengembangan Transmisi High Voltage Direct Current.

"Upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan peningkatan peran proaktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki infrastruktur di daerah," jelasnya.

Hal tersebut, lanjut dia, dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten atau kota, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa, pengembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan perbaikan infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Â

Â