Bandung.merdeka.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menginginkan pengelolaan haji di Jawa Barat diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Alasannya, setiap tahun jumlah jemaah haji asal Jawa Barat selalu paling besar dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

"Ke depan sebagai wacana akan ada baiknya jemaah haji Jawa Barat ini diurus langsung oleh Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Agama wilayah Jawa Barat. Karena kan paling besar jumlahnya," kata Deddy Mizwar, melalui keterangan tertulis yang diterima Merdeka Bandung.

Ia juga menyinggung soal uang para calon jemaah haji yang tersimpan di bank syariah selama masa menunggu keberangkat ibadah haji. Uang tersebut akan berjumlah besar dan bisa dimanfaatkan dulu untuk pembangunan dan program kemaslahatan umat.

"Kalau uangnya dikumpulin di Jawa Barat, uang jemaah haji yang 15 tahun nunggu bisa banyak sekali kan. Bisa digunakan untuk membangun infrastruktur segala macam," ujar Deddy yang juga bertugas menjadi Amirul Hajj untuk jemaah haji Provinsi Jawa Barat 2016 M/1437 H ini.

Dengan pengelolaan ibadah haji oleh provinsi, sambung dia, Deddy yakin biaya pelaksanaan ibadah haji bisa dikurangi. Ia kembali mengacu pada uang yang disimpan di bank selama masa tunggu pelaksanaan ibadah haji.

"Saat berangkat nanti mungkin 75 persen atau 50 persen bisa dikembalikan lagi uangnya ke setiap jemaah. Karena kalau 15 tahun (masa menunggu) uang itu disimpan di bank berapa itu bagi hasilnya, kalau disimpan di Jawa Barat mungkin bisa untuk memberikan kredit UKM, membangun infrastruktur dengan pinjaman lunak dengan uang yang terkumpul sekian triliun," ujarnya.

Selain itu, jumlah jemaah haji asal Jabar yang besar seharusnya mendapatkan fasilitas terbaik. Misalnya, jarak penginapan dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi tidak terlalu jauh. "Sekarang ini 2,5 kilometer jauhnya. Sementara Malaysia cuma 25 ribu jemaah itu dekat dengan Masjidil Haram penginapannya," katanya.

Karena itu, kata dia, untuk meningkatkan layanan dan fasilitas ibadah haji diperlukan otonomi untuk pelaksanaan dan pengelolaan ibadah haji. Dengan kata lain, pengelolaan ibadah haji perlu diserahkan kepada pemerintah provinsi.

"Pelaksanaan ibadah haji harusnya semakin meningkat, semakin tertib dan semakin meningkat pula kesadaran para jemaah haji juga agar bisa melaksanakan ibadahnya seoptimal mungkin, bisa menjaga kesehatan dan mengikuti arahan para pembimbing," kata Deddy berharap.

Untuk diketahui, jumlah jemaah haji asal Jabar tahun ini mencapai 30.088 orang yang terbagi dalam 68 Kloter dan dua gelombang keberangkatan.