Bandung.merdeka.com - Jawa Barat maupun di provinsi lain di Indonesia dinilai tidak memiliki konsep tata ruang jelas. Banyak ruang yang semestinya menjadi ruang terbuka hijau atau pertanian justru beralih menjadi industri atau fasilitas komersil.

Hal itu terungkap dalam diskusi Menghadirkan Negara dalam Penataan Tata Ruang yang digelar Media Tata Ruang di Kaka Cafe, Jalan Sultan Agung 49 Bandung, Senin (27/6) sore.

Dosen Stikom Bandung yang menjadi moderator diskusi menyatakan posisi negara dalam penataan ruang tidak jelas. Negara yang menjadi pelaku, negara yang mengawasi, mengatur, pengendalian, memberi sanksi. "Jadi negara itu posisinya di mana?," kata Nursyawal.

Pertanyaan pembuka itu sejumlah pakar yang menghadiri diskusi, antara lain Hendarmin Ranadireksa memaparkan sejumlah negara yang tertib dalam melakukan penataan ruang.

Contohnya Jepang yang melakukan pembangunan tanpa melupakan kultur. Saat membangun kota Hokaido yang sepi asri, Jepang membuat jalur kereta api tidak bising agar kota tersebut tetap sepi.

"Industri di Jepang harus dibangun di pinggir pantai. Di tengah-tengah dibangun hutan. Itu ada sentuhan kultur," katanya.

Di Amerika Serikat, kata dia, pemerintah tidak pernah membuat program transmigrasi ke Alaska. Setiap presiden tidak pernah mengangkut transmigran ke Alaska.

"Bush senior dan Bush junior pernah berencana ngebor minyak di Alaska, tapi ditolak senator dan gubernurnya. Karena akan merusak lingkungan. Mereka tidak mau negaranya rusak," tuturnya.

Baik Jepang maupun Amerika Serikat menjadi beberapa negara yang taat dalam melakukan penataan ruang. "Bagi saya tata ruang harus produk negara. Tanpa negara tata ruang hanya menjadi kebijakan eksekutif," kata Hendarmin.

Ia mengaku sudah menyampaikan masalah tata ruang ke Presiden Joko Widodo. Bahwa negara harus membuat rencana tata ruang nasional (RTRN) yang akan menjadi pedoman rencana tata ruang daerah. Tanpa RTRN, tiap kota di Indonesia akan acak-acakan karena ketidakjelasan tata ruang.