Bandung.merdeka.com - Petani menjadi ujung tombak ketersediaan pangan di dalam negeri. Tanpa petani, negeri ini akan tergantung pada impor. Untuk itu, keberpihakan pemerintah pada petani wajib hukumnya. Terlebih di era perdagangan bebas saat ini.

Pengamat pertanian dari Perkumpulan Inisiatif, Bandung, Mokhammad Ikhsan, mengatakan banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah dalam melindungi petani. Salah satunya pemerintah bisa membeli hasil panen para petani dengan harga yang wajar yang menguntungkan petani.

"Pemerintah harus berani berpihak kepada petani, misalnya memberi keuntungan minimal dari tiap panen yang dihasilkan petani," kata Ikhsan, kepada Merdeka Bandung, baru-baru ini.

Pembelian hasil panen oleh pemerintah diharapkan bisa mengatasi masalah petani terkait anjloknya harga hasil pertanian. Lebih jauh, adanya pembelian hasil panen oleh pemerintah akan mengatasi masalah ketidakpastian harga.

Cara tersebut, lanjut dia, juga akan menghemat biaya produksi seperti pembelian pupuk, sewa lahan, hingga persaingan dengan produk-produk pertanian impor.

Terobosan lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah mau menyediakan lahan gratis bagi petani, berikut subsidi pupuk, mahalnya harga benih berkualitas.

"Dengan begitu petani tidak akan khawatir ketidakjelasan harga panen. Sehingga nilai tukar pertaniann berapa pun tetap ada keuntungan bagi petani," katanya.

Saat ini rata-rata penghasilan petani terutama petani pangan di bawah upah minimum. Para petani gurem yang tidak memiliki lahan hanya mengandalkan lahan sewaan. Mereka menghadapi ongkos produksi pertanian yang mahal.

"Nilai tukar pertanian menurun karena tidak dilindungi, apalagi jika impor produk pertanian terbuka," kata Ikhsan yang juga petani di kawasan Bandung selatan ini.