Bandung.merdeka.com - Jawa Barat (Jabar) merupakan lumbung pangan. Setiap tahunnya Jabar menghasilkan 12 juta ton beras atau 17 persen kebutuhan beras nasional. Ironisnya, tingginya produksi beras belum berdampak terhadap kesejahteraan dan ketahanan keluarga para petani.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menilai memprihatinkannya kondisi petani tidak lepas dari sistem pengelolaan dan tata niaga pangan. Maka Hari Krida Pertanian (HKP) ke-44 Tahun 2016 Tingkat Provinsi Jawa Barat harus menjadi saling komunikasi dan instrospeksi antar petani maupun pemerintah.

"Jangan sampai produksi meningkat, tapi kesejahteraan tidak meningkat," kata Deddy yang membuka Peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) 2016 Tingkat Provinsi Jawa Barat di Kawasan Kampung Budaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, melalui rilis yang diterima Merdeka Bandung, Jumat (3/6).

“Sebaiknya event ini dijadikan momentum untuk ber-muhasabah, menjadi event untuk instrospeksi dan jadi wacana mengangkat isu-isu yang ada di sektor pertanian kita khususnya, sehingga problem-problem pertanian apa sih selain meningkatkan produksi juga bagaimana tentang tata niaganya,” tambah dia.

Ia berjanji akan menelaah kembali masalah keliru di sektor pertanian, juga nelayan. “Regulasinya perlu seperti apa, sehingga betul-betul kesejahteraan petani yang berprestasi, yang meningkat produksinya juga meningkat kesejahteraannya secara signifikan," ujarnya.

Salah satu masalah di pertanian adalah kurang validnya data ketersediaan pangan. Data yang valid diperlukan untuk menghindari spekulasi atau kesalahan data pangan di Indonesia. Jika kesalahan data terjadi akan membuka peluang bagi para spekulan untuk melakukan impor. Impor sendiri akhirnya merugikan petani.

"Makanya spekulan-spekulan impor sering ada, sebab apa? Karena data. Database daripada produksi kita itu belum valid, sehinga para importir tadi ada spekulasi jadi mewacanakan tentang impor. Nah, pemerintah nggak berani gambling, kan takut kekurangan jadi ya melakukan impor," kata Deddy.

Untuk menangatasi persoalan data, Deddy menyebutkan Pemprov Jabar tengah melalukan program Pos Penyuluh Desa (Posluhdes). Posluhdes akan menghadirkan data valid dari setiap desa tentang produksi pangan yang dihasilkan oleh setiap desa yang bisa disampaikan secara online ke setiap kecamatan.