Bandung.merdeka.com - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyebut lokalisasi terbesar di Indonesia kini disandang Jawa Barat. Ada 11 lokalisasi yang mencapai ribuan PSK. Menanggapi hal tersebut Kadinsos Jabar Arifin Harun Kertasaputra angkat bicara. "Perlu diklarifikasi. Saya enggak tahu data (Mensos) itu dari mana. Saya akan koreksi langsung ke Ibu Mensos yang menyebut ada 11 lokalisasi. Jabar sekarang sudah tidak ada," kata Arifin pada merdeka.com, Kamis (2/6).

Menurut dia, lokalisasi Saritem Bandung dan Cibitung Bekasi yang memang sebelumnya menampung PSK dalam jumlah banyak resmi ditutup pemerintah setempat. Sehingga dia mempertanyakan jika Mensos menyebut ada 11 lokalisasi yang beroperasi.

"Lokalisasi Saritem, Cibitung yang memang terbesar di Jabar sudah resmi ditutup. Sumedang, Bandung dan Kabupaten dan Indramayu sudah enggak ada lokalisasi," ujarnya.

Dia memperkirakan Mensos Khofifah itu harusnya menyebut 11 lokasi, bukan lokalisasi. 11 lokasi itu biasanya dijadikan kedok prostitusi dengan tempat bisnis spa, karaoke dan lainnya.

"Jadi mungkin 11 lokasi yang dicatat mensos. Kalau lokasi tempat yangg digunakan prostitusi. Mungkin aja di spa, karaoke, panti pijat. Ini kan sulit didata, belum lagi warung remang-remang di jalur Pantura, itu kan lokasi," ujarnya.

Selain warung remang-remang tadi, penyedia jasa seks yang ada di Cisarua Bogor juga menurutnya menjadi salah satu alasan Mensos menyebut maraknya prostitusi di Jabar. Dia mengatakan, Cisarua itu bukanlah lokalisasi.

"Yang disoroti mungkin Ibu mensos masalah di Cisarua. Karena memang Cisarua banyak imigran. Di sana penyedia seks. Itu sulit memang. Walau kelihatan besar, apa yang mau ditutup. Dinsos Kabupaten Bogor juga sudah bekerja di sana," ucapnya.

Terpisah Wagub Jabar Deddy Mizwar juga menyatakan serupa. Demiz sapaan akrabnya meminta wartawan untuk kembali mengklarifikasi data yang disebutkan Mensos. "Kalau 11 lokalisasi ada 15 ribu PSK maka rata-rata satu lokalisasi ada 1.400 PSK," tanya Demiz.

Dia meminta data validnya untuk kembali dikonfirmasi. "Perlu dikonfirmasi ulang ke Mensos," ujarnya.