Bandung.merdeka.com - Tokoh masyarakat Jabar Tjetje Padmadinata meminta Pemprov Jabar membatalkan usulan penggantian mobil dinas baru untuk anggota DPRD Jabar. Pembelian mobil Toyota Fortuner yang diperkirakan menelan dana sekitar Rp 50 miliar itu dinilai akan melukai masyarakat.

"Sebaiknya itu harus sangat diperhatikan, terlepas dari rekayasa opini dipemberitaan. Jadi pada umumnya warga masyarakat sekarang ini susah hidup, ekonomi masyarakat sekarang sedang berat, makanya harus dipertimbangkan," kata Tjetje, Rabu (6/4).

Dia menilai, masih banyak warga Jabar yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan. Akan ironis jika wakil rakyatnya meminta fasilitas wah dari uang rakyat. Apalagi DPRD Jabar sendiri saat ini sudah memiliki mobil dinas, jenis Toyota Rush.

"Warga Jabar sekarang ini susah hidup. Seperti halnya di Garut, di kampung-kampung di sana banyak masyarakat yang kembali ke kayu bakar karena ketidakmampuan," katanya.

Oleh karena itu tidak ada alasan, pembelian mobil dinas harus dibatalkan. Selain belum mendesak pembelian dengan uang Rp 50 miliar akan lebih bermanfaat jika untuk masyarakat.

"Itu harus dibatalkan. Kalau tidak dibatalkan ya ditunda. Yang jelas jangan sekarang-sekarang itu terlau kontras dengan kondisi masyarakat saat ini," ujar dia.

Dia meminta, para wakil rakyat untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Jangan karena urusan kesetaraan, di mana komisi I beralasan bahwa anggota dewan sejajar dengan eselon II sampai-sampai harus meminta fasilitas mobil mewah.

"Gunakan saja fasilitas yang ada, Jangan ada kontras nasib masyarakat umum dengan kondisi dewan. Jangan ada kesenjangan antara penghidupan rakyat dengan wakil rakyat," kata Tjetje.

Sedangkan itu, menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, belum bisa mengambil keputusan ihwal usulan penggantian mobil dinas untuk para anggota dewan. "Kalau penolakannya tinggi, ya DPRD harus merespons penolakan tersebut," kata Aher di Gedung Sate.