Besok angkutan umum batal mogok massal di Bandung

user
Mohammad Taufik 09 Oktober 2017, 14:18 WIB
untitled

Bandung.merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan angkutan umum se-Bandung Raya yang semula akan menggelar aksi mogok massal batal dilakukan sementara waktu. Mogok massal itu semula bakal dilaksanakan pada 10-13 Oktober mendatang.

Aher, sapaan akrabnya, mengaku sudah bertemu langsung dengan para pelaku usaha angkutan umum Bandung Raya yang diakomodir langsung Organda. Hasil pertemuan tersebut, cukup menggembirakan untuk warga Bandung Raya.

"Iya janji mereka bukan hanya lisan sepertinya, tapi ada yang melalui tertulis yang menyatakan ada penangguhan demo," kata Aher di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (9/10).

Namun dalam pertemuan tersebut para pelaku usaha angkutan umum konvensional meminta aspirasinya bisa segera diserap untuk disampaikan pada pemerintah pusat selaku penentu kebijakan. Beberapa poinnya bahwa mereka tidak melarang kehadiran transportasi berbasis daring, asalkan dilakukan sama.

"Tuntutannya enggak berlebihan ini ingin diperlakukan sama biar seimbang. Kan kalau konvensional ada KIR tanda kendaraan, nopol kuning, bayar pajak. Masa iya ada usaha enggak bayar pajak. Kemudian SIM yang berlaku untuk taksi konvensional kan beda, kalau online itu SIM A umum," ujarnya.

Dia mengaku sudah mengutus Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik untuk ikut dalam rapat yang digelar di Kementerian Kemaritiman. Harapannya agar segera ada keputusan-keputusan yang terakomodir tanpa merugikan kedua belah pihak.

Sejauh ini, kata dia, Kementerian Perhubungan sendiri sudah mengeluarkan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

"‎Poin itu sudah diakomodir ya lewat Permenhub. Itu dibuat bersama saya menyaksikan bersama. Enam pelaku usaha online yang ada yang operasikan roda dua dan empat hadir di sana. Tapi yang kita heran malah digugat," ujarnya.

Dia mengimbau pada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas. Karena pada dasarnya pemerintah sedang mencari formulasi pas dengan kehadirannya taksi online ini. "Protes demo hak mereka. Saya harapkan jangan ganggu keamanan. Ini masalah bersama. Semoga di pusat ada penyelesaian," ucapnya.‎

Kredit

Bagikan