Bandung.merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, masih ada sekitar 6.160.452 penduduk Indonesia belum terekam e-KTP. Jumlah itu ditargetkan bisa rampung pada November 2017 mendatang.

"Ada sekitar 6.160.452 jiwa belum melakukan perekaman ini. Jika dipersentasekan yakni 3,46 persen," kata Tjahjo dalam sambutannya pada acara Musrembang Jabar di Hotel Intercontinental, Kabupaten Bandung,‎ Kamis (13/4). Data tersebut tercatat sampai akhir Maret 2017.

Dia menyebut jumlah penduduk Indonesia pada 2017 ini mencapai 257.912.349 jiwa. Dari jumlah itu pihaknya mencatat sebanyak 172.046.898 penduduk Indonesia sudah merekam data kependudukan. Sedangkan penduduk yang wajib memiliki e-KTP ini yakni 182.588.494 jiwa.

"Jumlah wajib segini karena sisanya atau sekitar 4381.114 jiwa yang berada di luar negeri," terangnya di hadapan kepala daerah di Jabar yang hadir pada Musrembang tersebut.

Dia mengaku terus mendorong kepala daerah agar bisa mengajak warganya untuk terus melakukan perekaman identitas pribadi berbasis elektronik ini. Selain itu bisa Pemda melalui Disdukcapil menyampaikan kebutuhan blanko secara akurat untuk daerahnya. ‎Sebab pada November 2017 mendatang pihaknya menargetkan perekaman terhadap warga yang belum bisa segera rampung.

"Kita ingin November ini bisa selesai. Sehingga nantinya, masing-masing kepala daerah bisa mengakses langsung data penduduk dan sudah memiliki datanya," ujarnya.

Menyoal blanko yang kerap molor datang ke daerah, dia menyatakan, bahwa distribusi blanko pada April ini sudah mulai dilakukan. ‎"April dan Mei ini blanko sudah mulai didistribusikan ke daerah," ujarnya menandaskan.

Distribusi 7 juta blanko sesuai prosedur

Mendagri Tjahjo Kumolo akan berhati-hati agar proyek e-KTP bisa tepat sasaran dan tidak melenceng dari segi anggaran. Tahun ini tujuh juta blanko didistribusikan ke beberapa daerah di Indonesia yang sempat terhambat kebutuhannya.

Pengadaan lelang identitas warga berbasis elektronik ini juga dipastikan prosedural karena langsung dikomunikasikan pada Komisi Anti Korupsi (KPK) dan pengawasan BPKP dalam proses lelang tersebut.

"Sekarang pengadaan clear sudah konsultasi dengan KPK, BPKP dan lain-lain juga," kata Tjahjo.

Penandatanganan tujuh juta blanko itu dilakukan dengan sangat teliti. Hal itu untuk mengantisipasi adanya penyimpangan baik dari segi anggaran atau jumlah. Untuk diketahui pada pengadaan blanko sebelumnya, KPK menemui adanya mark-up anggaran dimana harga seharusnya Rp 4.700 justru menjadi Rp 16.000,- per blanko.

"Sebelumnya bayangkan saja satu blanko yang harganya Rp 4.700 di mark up menjadi Rp16 ribu. Makanya sekarang teliti," ucapnya.

Dia mengaku, blanko yang didistribusikan ini diprioritaskan untuk warga yang telah melakukan perekaman dengan status print ready record. Saat ini masih ada sekitar 6.160.452 penduduk Indonesia yang belum terekam e-KTP. Jumlah itu ditargetkan bisa dirampungkan pada November 2017 mendatang.
‎
"Ada sekitar 6.160.452 jiwa yang belum melakukan perekaman ini. Jika dipersentasekan yakni 3,46 persen," kata Tjahjo. Data tersebut tercatat sampai akhir Maret 2017.