Jelang Pilkada ratusan ribu warga Jabar belum terekam e-KTP

user
Farah Fuadona 20 Januari 2017, 14:26 WIB
untitled

Bandung.merdeka.com - Sebulan jelang pencoblosan Pilkada Serentak 2017, ratusan ribu warga masih belum terekam e-KTP. Tiga daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak di Jabar yakni Kabupaten Bekasi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cimahi, namun baru Kota Cimahi yang sudah seluruh warganya terekam e-KTP.

Adapun dua daerah lainnya yakni Bekasi 118.287 pemilih belum terekam identitas diri berbasis elektronik tersebut. Satu daerah lainnya, Tasikmalaya yang belum terekam e-KTP sebanyak 968 orang.

"Karena jumlahnya sangat tinggi makannya kami minta Pemkab Bekasi untuk sesegera mungkin melakukan perekaman dan bisa tuntas sebelum pencoblosan. Sekda Bekasi sana juga sudah memerintahkan agar camat untuk proaktif jemput bola melakukan perekaman," kata Sekda Jabar Iwa Karniwa usai rapat persiapan Pilkada 2017 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (20/1).

Bahkan Iwa juga meminta jika warga yang sulit merekam e-KTP di kantor kelurahan untuk juga bisa membawanya sementara waktu ke kantor kecamatan untuk bisa memiliki identitas tersebut.

"Masyarakat yang sakit digendong saja ke perekaman e-KTP, semaksimal mungkin hak politiknya tidak hilang, itu yang menjadi penekanan," jelasnya.

Iwa mengklaim, jelang pencoblosan Pilkada serentak yang dilakukan 15 Februari nanti pihaknya mendapat kepastian jika unsur pemerintah daerah bersama kepolisian dan TNI sudah melakukan antisipasi soal keamanan.

"Sejauh ini kondusif mudah-mudahan sampai dengan pencoblosan 15 Februari berjalan lancar aman dan mendapat pimpinan sesuai dengan harapan masyarakat," katanya.

Persoalan di Cimahi menurut dia, itu tidak ada permasalahan berarti. Hanya saja petahana Atty Suharti tersandung kasus korupsi yang kini sudah menjadi tahanan KPK. Dia mengatakan, status Aty sendiri saat ini masih cuti sampai 11 Februari mendatang.

"Ini perlu diantisipasi. Karena yang bersangkutan ada kasus hukum dan sedang menjalani tahanan maka tidak boleh menjalani kewenangannya. Sementara pemerintahan tidak boleh vakum, karena itu posisi Plt Wali Kota Cimahi yang saat ini dijabat Wakil Wali Kota akan diperpanjang tapi ini akan dibahas lebih lanjut," ujar Iwa.

Kredit

Bagikan