Bandung.merdeka.com - Pemprov Jabar menargetkan serapan anggaran APBD pada 2016 ini sebesar 93 persen. Per Jumat 23 Desember lalu, APBD Jabar sudah terpakai Rp 26,47 triliun dari Rp 29,8 triliun tahun anggaran 2016.

"Laporan dari Biro Keuangan serapan sudah mencapai 88,53 persen dari yang ditargetkan," kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, di Bandung, Minggu (25/12).

Dari jumlah itu, dia mencatat, pada 23 Desember ada tiga OPD yang penyerapannya sudah hampir 100 persen yakni Inspektorat Provinsi 99,74 persen, Bakorluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan 99 persen dan Dinas Perkebunan 98,33 persen.

Adapun tiga terbawah, Diskimrum, Dinas Kesehatan dan Perhubungan masih belum bisa mencapai target yang diharapkan. Namun dia menyatakan OPD tersebut sudah berada di atas 72 persen serapannya. "Rata-rata OPD sudah di atas 72 persen, tidak ada yang di bawah itu," ujarnya.

Dorongan pada tiap OPD terus dilakukan hingga akhir tahun ini di mana pos seperti belanja modal dan serapan di Dinas Pendidikan, Kesehatan, Bina Marga dan Biro Pengelolaan Barang Daerah untuk segera diselesaikan. "Sehingga pada 31 Desember kita bisa mencapai target 93 persen," terangnya.

Dia memerinci anggaran yang sudah dipakai itu yakni untuk belanja tidak langsung sebanyak Rp 22,8 triliun serapannya sudah mencapai Rp 22,78 triliun atau 91,12 persen. Komponen ini terdiri dari belanja pegawai yang mencapai Rp 1,9 triliun, sudah terealiasi Rp 1,83 triliun. Sementara subsidi senilai Rp 15 miliar, sudah terealiasi hampir 100 persen oleh Pemprov Jabar.

Sementara untuk belanja langsung dari anggaran Rp 6,68 triliun sudah terserap Rp 5,3 triliun. Pos yang menyangkut belanja barang serta jasa sebesar Rp 3,039 triliun sudah terealisasi Rp 2,73 triliun atau 88,09 persen.

"Untuk belanja modal Rp 3,32t triliun sudah Rp 2,47 triliun atau sudah di atas 70 persen dari target serapan," paparnya.

Selanjutnya untuk hibah dari anggaran Rp 10,18 triliun sudah terserap hingga Rp 93,8 triliun atau mencapai 92,16 persen dari keselurahan alokasi. Sedangkan untuk belanja bantuan sosial dari Rp 18,28 miliar yang dianggarkan serapannya baru mencapai Rp 9,79 miliar atau baru 53,29 persen. "Untuk bagi hasil kabupaten/kota Rp 6,5 triliun sudah terserap Rp 6,3 triliun," ungkapnya.

Untuk bantuan keuangan ke kabupaten/kota dari anggaran Rp 4,02 triliun, tingkat penyerapannya baru Rp 3,15 triliun. Sementara posko belanja tidak terduga merupakan belanja tidak langsung yang serapannya sangat rendah dari Rp 27 miliar baru terpakai Rp 19 juta. "Cuma satu persennya belanja tidak terduga yang terpakai," ujarnya.

Menurutnya target serapan Pemprov sebesar 93 persen berkejaran dengan sisa waktu yang terpotong oleh cuti bersama Natal 2016. Namun seluruh kepala organisasi perangkat daerah sudah diminta untuk menyikapi sejumlah hal penting agar serapan bisa cepat.

"Pertama penyetoran uang persediaan kegiatan pada bendahara pengeluaran paling lambat 31 Desember, kedua penerimaan dari sumber pendapatan daerah jasa giro bendahara disetor ke rekening kas umum daerah 31 Desember 2016," terangnya.